Kepemimpinan Nasional dalam Tinjauan Budaya To Luwu

Sure’ Lontara

Kajian berikut ini adalah tulisan saya waktu kelas 3 SMA. Sempat dihargai jadi juara harapan 2 tingkat nasional dari Depdiknas. Gak tahu, kekuatan dan kelemahannya ada di mana. Sayang, cuma diapresiasi di urutan kelima, jadinya cuma dapat 1 juta, hehehe….Tapi kalau saya baca ulang, agak ngambang juga tulisannya. Maklum saja, ini dibuat waktu SMA.

Ini lengkapnya:

Dewasa ini bangsa Indonesia dihadapkan dengan sejumlah problematika yang begitu kompleks. Melalui media cetak dapatlah disimak bahwa mikro dan makro ekonomi Indonesia masih belum sepenuhnya stabil, kehidupan politik yang masih mengedepankan paradigma “Politik Busuk” masih terjadi, suasana sosial masyarakat relatif masih rawan konflik dan wawasan integrasi Indonesia yang melemah masih membayangi kita.

Di dalam keadaan demikian, pemimpin nasional dituntut memiliki kemampuan-kemampuan khusus untuk dapat memanajemen dan menyelesaikan persoalan – persoalan bangsa. Sebagai bangsa yang besar dengan potensi sosio-kultural yang beranekaragam, maka pemimpin nasional sejatinya merefleksikan diri ke belakang mengkaji nilai – nilai historis budaya mengenai kepemimpinan (Leadership).

Sadly A.D. (1987) menyatakan, Pemimpin adalah orang yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap sekelompok orang banyak. Tiap pemimpin mempunyai kepemimpinan yang berbeda – beda. Masih menurut Sadly A.D. (1987) bahwa Kepemimpinan adalah seni dan proses mempengaruhi dan menggerakkan individu dan atau kelompok untuk bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Konsep kepemimpinan To Luwu (masayarakat Luwu) sebagai sebuah orientasi nilai – nilai kultural sedikit banyak telah membentuk pola kepemimpinan yang universal dan efektif dalam mengatasi persoalan ketatanegaraan. Nilai – nilai tersebut adalah Adele, Lempu, Tengngeng dan Getteng.

Adele berarti adil. Adil menurut Dr. Erhans A. dan Audi C. adalah tidak berat sebelah, tidak memihak. Konsep keadilan yang diaktualisasikan di dalam konsep kepemimpinan To Luwu di dasarkan dengan filosofi yang dikemukakan I Sehe Makkunrai yang dikutip oleh Prof. Dr. Darmawan Mas’ud Rahman (2002) dalam makalahnya “Andi Djemma Di Mata Rakyat Dan Raja-Raja Di Sulawesi Selatan” yaitu Siwennimi adele mapparenta datu-e padami patappulo wenni sempajangnge. Filosofi ini berarti bahwa hanya semalam pemerintah berbuat adil sama dengan empat puluh malam bersembahyang. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan sosial yang diterapkan oleh pemimpin nasional adalah sebuah konsep kepemimpinan yang diinginkan oleh rakyat dan berorientasi pada nilai-nilai religius.
Oleh karena itu, pemimpin nasional pada tempatnyalah menempatkan konsep keadilan ini dengan porsi yang signifikan. Pembangunan di segala bidang haruslah dilakukan dengan perimbangan yang adil antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Hal ini dimaksudkan agar keadilan sosial yang menjadi amanat Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 dapat dicapai secara optimal.

Konsep yang kedua adalah Lempu yang berarti kejujuran. Konsep ini basicnya adalah filosofi yang dikemukakan Ismail yang dikutip oleh Prof. Dr. Darmawan Mas’ud Rahman (2002) yaitu Siri’ na malempuE mitu napatuo to Palopo, narekko deqnagaga siri’ na lempu olo’–olo’ notu yang mempunyai arti bahwa Siri’ dan kejujuranlah yang menghidupkan orang Palopo (Luwu), kalau tidak ada siri’ dan jujur lagi maka seseorang adalah hewan.

Konsep kejujuran haruslah menjadi modal utama dalam kepemimpinan nasional. Hal ini sangat krusial karena pemimpin yang jujur menurut Drs. Muhadam Labolo (2002) adalah memiliki Moral of Capacity, yaitu kemampuan moral yang telah teruji melalui kredibilitas yang dapat dilihat selama menjadi pemimpin di tengah masyarakat (Palopo Pos, edisi 2 April 2002). Dengan kejujuran yang bermoral tersebut maka akan lahirlah sebuah trust atau kepercayaan masyarakat kepada pemimpin nasional yang selama ini dipandang telah hilang karena adanya krisis kepercayaan. Oleh karena itu, untuk menentukan pilihan terhadap pemimpin masa depan sejatinyalah masyarakat meninjau background atau latar belakang dari perjalanan politik dan kinerja calon pemimpin nasional yang akan dipilihnya. Latar belakang pribadi dari calon pemimpin tersebut bukan hanya ditinjau dari segi positif atau perannya selama ini, tetapi juga perlu dilihat dari negatif experience atau pengalaman negatif seperti apakah pernah terlibat dengan korupsi ataukah tidak pernah. Hal ini penting karena menurut Revrisond Baswir (2003) korupsi dapat diibaratkan sebagai penyakit menular yang memiliki dampak sangat buruk terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat (Palopo Pos, edisi 30 Oktober 2003).

Konsep kepemimpinan To Luwu yang ketiga adalah Tengngeng yang berarti kebenaran. Filosofi dari konsep ini adalah Tebbake tongengnge, yaitu kebenaran tidak akan mati. Bila dikorelasikan dengan keadaan kepemimpinan sekarang, maka nilai-nilai filosofi ini tampaknya telah mulai pudar. Hal ini diindikasikan di mana hukum telah terkontaminasi dengan person interest atau kepentingan oknum-oknum tertentu. Pemimpin nasional masa depan diharapkan mampu mengubah paradigma kebenaran hukum yang selama ini hanyalah diibaratkan seperti pisau dimana tajam ke bawah tumpul ke atas kembali ke paradigma hukum yang mempunyai koridor tersendiri. Kebenaran hukum haruslah ditegakkan oleh national leader (pemimpin nasional) sebagaimana yang diungkapkan Dr. Ir. Hidajat Nataatmadja (1984) bahwa hukum itu tergantung pada situasi dan kondisi yang salahsatunya adalah kesanggupan aparatur negara melindungi masyarakat. Pernyataan di atas, dapat diinterpretasi bahwa aparatur negara dalam hal ini pemimpin nasional diharapkan mampu melindungi masyarakat dengan penegakan kebenaran hukum yang konsisten. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kebenaran hukum yang konsisten tersebut maka pemimpin nasional dituntut memiliki political will atau keinginan politik untuk selalu mengedepankan kebenaran itu.

Konsep yang terakhir adalah Getteng yang berarti ketegasan atau keteguhan hati. Filosofi dari konsep ini adalah Toddopuli temmalara (kokoh di tempat tidak bergeser). Konsep ketegasan ini dilahirkan dari kolaborasi ketenangan dan kehangatan yang selalu diaktualisasikan oleh pemimpin To Luwu. Ketenangan ini dijabarkan dengan adanya pertimbangan menalar dan memutuskan sesuatu dengan kepala dingin. Di dalam pemutusan masalah – masalah itu, maka kehangatan tidak pula dinafikan perannya. Kehangatan ini adalah kedekatan dengan rakyat dan persahabatan yang akrab dengan tidak terjerumus kepada kemunafikan pergaulan.

Dalam konteks kekinian, ketegasan dalam kepemimpinan nasional tampaknya mulai mengalami dekadensi. Hal ini mengakibatkan berlarut-larutnya problem nasional tanpa adanya penemuan formula atau rumusan kebijakan yang tepat untuk mengakhiri masalah – masalah tersebut. Kebijakan atau policy yang krusial sejatinya ditangani dengan kembali mengkaji pendekatan – pendekatan kultur di atas. Oleh karena itu, pemimpin nasional sejatinya memiliki integritas dan pandangan kebangsaan yang luas sehingga mampu menjadi solidarity maker atau nasionalis yang tangguh dengan sejumlah instrumen kebijakan yang efektif dan relevan terhadap masalah-masalah yang aktual di masyarakat.

Keempat konsep tersebut di atas sangatlah relevan dengan konsep kepemimpinan modern yang mana menginginkan integritas, antusiasme, kehangatan, ketenangan, ketegasan serta demokratis. Hal ini begitu sejalan dengan heterogennya masyarakat Indonesia yang memiliki suku, agama, dan budaya yang berbeda-beda. Integritas mencerminkan kualitas pribadi yang tinggi khususnya rasa keadilan nasional, antusiasme merefleksikan adanya power atau kekuatan yang besar untuk mengedepankan kepentingan rakyat melalui jembatan kejujuran, kehangatan dan ketenangan serta ketegasan menggambarkan kepemimpinan yang tangguh dalam artian bahwa kebijakan nasional adalah suatu paket pemikiran yang rasional dan penuh pertimbangan dengan tetap memperhatikan risiko dan manfaat yang akan dihadapi dari kebijakan tersebut, demokratis mencitrakan penghormatan yang tinggi terhadap kemajemukan yang ada di masyarakat.

Konsep – konsep kepemimpinan nasional yang dilahirkan dari budaya To Luwu di atas adalah merupakan konsep yang seyogyanya kembali ditinjau keberadaannya. Hal tersebut sangatlah krusial karena menyangkut future atau masa depan bangsa Indonesia. Namun di sisi lain perlu pula diperhatikan bahwa keberhasilan kepemimpinan nasional haruslah mendukung dan didukung oleh rakyat. Oleh karena itu, konsep-konsep di atas paling tidak dapatlah menjadi basic atau dasar – dasar kepemimpinan nasional yang akan didukung oleh masyarakat luas khususnya yang selama ini telah merasa kecewa dengan pemimpin nasional.

4 thoughts on “Kepemimpinan Nasional dalam Tinjauan Budaya To Luwu

  1. thanks.biasaji,mungkn klo ukran anak sma iya lumyan lah…
    sy jg lupa2 ingat,buku apa sj dulu. tp gak jauh2 referensi ta’ :Luwu dlm Revolusix Sanusi dg Mattata.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s