Membedah Visi Ekonomi Cawalkot Palopo

surat suaraHampir di setiap pemilihan umum, visi ekonomi calon kepala daerah selalu menarik untuk dikaji. Visi ekonomi sangat penting, karena sektor ini bersinggungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Bukan hanya itu, konsep ekonomi yang ditawarkan para kandidat, akan menjadi acuan kebijakan bagi pelaku usaha. Visi ekonomi para calon Wali Kota Palopo sejatinya mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi Palopo dewasa ini. Dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 8,16 persen, hal itu tidak serta merta menjamin bahwa perekonomian kita berjalan ‘on the right track’. Dengan pertumbuhan yang relatif tinggi ini, ternyata persentase penduduk miskin masih berada pada level dua digit. Selain problem kemiskinan, masih terdapat beberapa pekerjaan rumah yang menunggu kepala daerah selanjutnya, pasca kepemimpinan Wali Kota Tenriadjeng.

Hal ini bisa dilihat dari indikator kinerja beberapa sektor yang mengalami penurunan. Sebutlah misalnya sektor perikanan, sesuai data PDRB yang dirilis BPS Palopo, sejak 2009, tiap tahunnya sektor ini mengalami penurunan konstans sebesar 2 persen. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kesejahteraan 3 ribu lebih pekerja sektor perikanan/nelayan di Kota Palopo. Sayangnya, dari sembilan pasangan calon, hanya ada 5 pasangan calon, yang menawarkan dalam visi ekonominya, untuk mengembangkan sektor perikanan. Dari lima ini, sebagian besar menawarkan pengembangan kawasan pesisir, perbaikan sistem distribusi hasil perikanan, pembinanaan kelompok dan jaminan asuransi nelayan, serta intensifikasi produksi kelautan. Tidak ada yang secara tegas menawarkan industrialisasi perikanan. Padahal, arah pengembangan perikanan nasional ke depannya, oleh Menteri Syarif Tjitjip Sutarjo diorientasikan kepada industrialisasi. Peluang ini, sejatinya ditangkap dengan mendorong peningkatan dan pengembangan pabrik pengolahan rumput laut dan produk turunan perikanan lainnya. Dengan demikian, produk perikanan kita akan lebih bernilai tambah dan berdaya saing.

Penurunan kinerja juga terjadi di sektor pertanian dan perkebunan. Hal ini tentunya wajar dalam ekonomi perkotaan, sebagai akibat alih fungsi lahan. Namun, dengan melihat data-data yang ada, nampak sekali bahwa harus ada perhatian khusus kepada beberapa komoditi andalan. Sebut misalnya jagung yang turun lebih 20 persen, serta durian dan langsat yang produksinya menurun hingga 90 persen. Dua komoditi terakhir di atas adalah komoditi khas Palopo. Oleh karena itu, ke depannya harus ada perhatian lebih kepada durian dan langsat. Siapapun yang ke kota ini pasti mencari ‘Durian Palopo’. Demikian pula, sadar atau tidak, brand Durian Palopo adalah market leader di Makassar—mengalahkan durian dari daerah lain. Sejatinya hal ini adalah ‘capital’, dan Wali Kota selanjutnya tetap harus menjaga citra ini.

Mengelola Kelas Menengah Baru

Pertumbuhan kelas menengah baru di Kota Palopo mengakibatkan dinamisnya sosiologi urban, yang di’drive’ oleh kelompok baru ini. Paralel dengan itu, terjadi peningkatan permintaan akan hunian rumah dan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, pusat-pusat pertumbuhan baru harus diinisiasi sejak dini. Pengaturan peruntukan lahan harus tegas. Pemberian izin prinsip pengembangan kawasan pemukiman, harus selalu di follow up dan diikuti dengan program/kegiatan pengawasan yang taat azas lingkungan. Dalam visi-misi yang telah dirilis oleh para calon kandidat, hanya sedikit yang secara gamblang memrogramkan untuk membuka pusat pertumbuhan baru. Kawasan Industri Palopo—yang digagas Wali Kota Tenriadjeng, tampaknya kurang se-visi dengan sembilan pasangan calon ini. Tidak ada yang secara tegas menawarkan insentif untuk pemanfaatan dan pengembangan kawasan Mancani menjadi sentra industri.

Di bagian lain, kita pasti setuju bahwa ruang-ruang kota tidak harus seluruhnya menjadi ruang ekonomi dan pemukiman. Kreatifitas para calon Wali Kota untuk ‘menghijaukan’ tata ruang wilayah Palopo patut dipertanyakan. Barangkali, tidak ada yang secara tegas menawarkan pengadaan tanah untuk pembangunan taman dalam pusat kota. Padahal, kota yang modern, selalu ditandai dengan taman-taman yang indah. Disana, kohesi sosial terbangun, kreatifitas masyarakat terpicu, lingkungan terseimbangkan, dan bisajadi ekonomi kaki lima bisa berkembang.

Pergeseran ekonomi ke arah yang lebih modern ini, meniscayakan lahirnya inovasi warga dalam perekonomian. Maka dalam fenomena ini, lahir pula industri kreatif. Paling tidak di Palopo, sudah ada 8 (dari 14) subsektor industri kreatif yang sudah dapat diukur kinerjanya. Walaupun kontribusinya dalam PDRB Palopo masih sekitar 2 persen, hal ini sebenarnya sudah cukup baik untuk menjadi pondasi dalam pengembangan industri kreatif. Angka ini, belum tersentuh insentif pemerintah, sehingga berpeluang besar untuk diakselerasi. Paling tidak, Palopo dapat menyamai indeks kontribusi industri kreatif terhadap PDB nasional yang mencapai 5,7 persen. Ini sangat rasional, karena sadar atau tidak, sekali lagi Palopo kini berevolusi menjadi kota yang lebih modern. Di samping itu, kesadaran yang terpenting yang harus diperhatikan adalah, melalui kelas menengah baru di atas, telah lahir generasi yang memiliki talenta-talenta unik dan kreatif, yang menjadi ‘bahan baku’ industri kreatif itu sendiri. Sayang sekali, para calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota kita, tidak sadar akan hal ini.

Kehadiran pasar-pasar modern patut pula untuk diperhatikan. Hampir seragam, seluruh pasangan calon tidak ada yang menawarkan peningkatan kapasitas manajemen Pusat Niaga Palopo Palopo, Pasar Andi Tadda dan pedagang kecil lainnya, untuk menghadapi kehadiran raksasa retail nasional di Palopo. Demikian pula, belum ada konsep yang jelas untuk mengembangkan pusat-pusat bisnis dan pasar tradisional baru, yang telah dibangun Pemkot Palopo sebelumnya.

Potensi & Ancaman Demografi

Hal yang penting pula dan luput dicermati oleh calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo adalah tentang ancaman urbanisasi yang tinggi. Hal ini menyangkut potensi demografi. Kondisi kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk (urbanisasi) akan memengaruhi jumlah, struktur dan sebaran penduduk. Kondisi jumlah, struktur dan sebaran penduduk akan memengaruhi kondisi pembangunan. Bukti-bukti di ‘kota gagal’ menunjukkan bahwa, angka pertumbuhan penduduk yang tinggi memperlambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kota dengan IPM yang rendah cenderung memiliki tingkat kelahiran, kematian dan angka pertumbuhan penduduk yang tinggi. Oleh karena itu, strategi calon Wali Kota untuk mengelola urbanisasi yang tinggi di Palopo harus cerdas, sehingga angka penduduk yang tinggi tidak menjadi perangkap bagi pembangunan ekonomi. Menurut BPS, penduduk miskin di Kota Palopo tahun 2010 mencapai 11,28 persen dari sekitar 147 ribu total penduduk.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi memungkinkan bertambahnya pemukiman kumuh di Kota Palopo. Hal ini pula yang menjadi ancaman ke depannya. Tidak hanya itu, sengketa agraria di sisi timur dan barat Jalan Lingkar harus segera mendapat solusi. Demikian pula dengan sengketa kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Nanggala yang masih berhadap-hadapan dengan masyarakat lokal di Battang Barat. Sejatinya, hal ini mendapat jalan keluar karena otomatis menimbulkan ketidakpastian hukum. Muaranya, ketidakpastian hukum ini berpotensi untuk mengganggu iklim investasi. Namun, lagi-lagi, hampir seragam, para pasangan calon tidak menuliskan secara tegas, pendekatan yang akan dilakukan untuk menangani sengketa tersebut dalam visi-misinya.

Diskusi Lanjutan

Kelemahan yang terdapat dalam naskah visi dan misi Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo, antara lain tidak didasari dengan basis data yang jelas. Sebut misalnya beberapa pasangan calon yang menargetkan pertumbuhan ekonomi di atas 7 dan 8 persen pada tahun 2015. Padahal jika kita mencermati data yang dirilis BPS, pertumbuhan ekonomi Palopo telah menembus level 8,16 persen. Kelemahan yang lain adalah, beberapa pasangan calon masih ada yang hanya berwacana pada tataran visi dan misi saja, belum mendetailkan hingga tingkat program, kegiatan bahkan jika perlu, hingga pada tataran sub kegiatan. Ini penting, karena akan menggambarkan kegiatan riil seperti apa yang menjadi ‘jualan’ para pasangan calon. Dari publikasi visi-misi ini, kita sudah bisa menilai, pasangan calon mana saja yang memang siap dengan konsep-konsep yang matang. Namun demikian, dari visi dan misi ini, secara umum dapatlah kita melihat, bahwa betapa niat baik untuk membangun Palopo ke arah yang lebih baik, sudah sangat patut untuk diapresiasi bersama.

Banyak hal yang patut didiskusikan dari visi ekonomi calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo. Sebutlah misalnya strategi pengelolaan badan usaha milik daerah, strategi penciptaan lapangan pekerjaan dan penyiapan tenaga kerja, sistem jaminan sosial, kebijakan kepegawaian, strategi pencegahan bencana banjir, strategi efisiensi keuangan pemerintah kota, kreatifitas penciptaan sumber-sumber pendanaan baru, dan kebijakan anggaran seperti apa yang akan dilakukan? Apakah kebijakan yang ‘bussiness friendly’, ataukah kebijakan yang lebih mengedepankan subsidi dan belanja sosial yang tinggi? Hal ini masih harus dipertajam. Oleh karena itu, forum untuk menggali visi ekonomi ini masih perlu dilakukan.

One thought on “Membedah Visi Ekonomi Cawalkot Palopo

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s