MEA, Kota dan Warga

Setahun ini, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menjadi topik bahasan di berbagai diskusi dan seminar. Kesimpulannya hampir seragam. Semua sepakat bahwa MEA adalah peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia.

Sejatinya, MEA adalah integrasi wilayah basis produksi dan pasar tunggal ASEAN. Namun demikian, sadarkah kita bahwa pada MEA, ada kompetisi di dalamnya. Bukan kompetisi Indonesia (sebagai negara) yang secara langsung berhadap-hadapan dengan negara ASEAN lainnya, tetapi persaingan sebenar-benarnya terjadi antar kota-kota di wilayah ASEAN.

Mengapa kota-kota mengalami persaingan? Hal ini disebabkan karena secara de facto, basis produksi tiap-tiap negara ada di daerah, baik itu kota maupun kabupaten. GDP suatu negara tidak mungkin tercatat jika aktifitas ekonomi di kota dan daerah tidak berjalan. Itulah mengapa, kota/kabupaten merupakan tulang punggung ekonomi nasional.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, maka dibutuhkan investasi. Beberapa daerah memiliki kapasitas fiskal yang rendah untuk men-drive pertumbuhan ekonominya. Untuk alasan inilah, maka investasi sektor swasta diharap masuk ke daerah. Nah, untuk menggaet investor, maka dibutuhkan kreatifitas dan inovasi. Kota-kota di Indonesia harus berpikir ‘canggih’ untuk menyusun strategi menarik investasi. Canggih tak selamanya rumit. Dalam kajian city marketing, untuk memasarkan sebuah kota agar menarik di mata calon investor, cukup penuhi kebutuhan calon investor anda!

Di dalam MEA, ada ribuan kota yang menjadi pilihan para investor untuk menanamkan modalnya. Sudah siapkah Palopo untuk memenangi persaingan menarik investor dari negara-negara se-kawasan ini? Siap atau tidak siap, MEA sudah diberlakukan. Oleh karena itu, kekurangan yang ada harus segera dibenahi. Salah satu yang urgen adalah sumber daya manusia.

MEA is about people

Kota dengan SDM terampil lebih mampu mendorong ekonomi secara lebih dinamis. Dengan SDM yang terampil, maka akan lebih banyak inovasi yang tercipta. Dengan adanya inovasi, maka akan tercipta efisiensi dan efektifitas dalam produksi barang dan jasa. Muaranya, daya saing akan lebih baik. Kota yang banyak menghasilkan produk dan jasa yang inovatif, akan lebih menarik di mata investor sebagai basis produksi (bukan sekadar pasar).

Penguatan pada penyiapan SDM terampil ini perlu untuk lebih diperluas. Sejauh ini, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Palopo melaksanakan tugas ini sudah lebih baik. Sejalan dengan itu, Dinas Pendidikan juga sudah mendorong kegiatan-kegiatan pendidikan non formal dan luar sekolah.

Namun, yang penting pula untuk diinsyafi dalam penyiapan SDM yang inovatif ini adalah perhatian pada kegiatan research and development (R&D) atau litbang. SDM Kota Palopo harus mulai diakrabkan dengan kegiatan-kegiatan R&D. Kalangan kampus dan Litbang Bappeda harus dilibatkan untuk menghasilkan riset dan produk/jasa yang inovatif. Kita tentu memimpikan lahirnya kelompok-kelompok peneliti-peneliti andalan Kota Palopo. Sumber daya durian, sagu, rumput laut, kakao, langsat dan rambutan perlu ‘disulap’ agar memiliki nilai tambah. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh sumber daya manusia terampil melalui riset-risetnya yang berkualitas.

Sumber daya manusia aparatur juga perlu mendapat penguatan dalam memasuki MEA ini. Kualitas layanan publik pemerintah diukur salah satunya pada profesionalitas sumber daya aparaturnya. Bukan soal harus menguasai bahasa asing, namun lebih kepada integritas, mental melayani dan pemahaman terhadap SOP.

MEA memang adalah kompetisi antar manusia dan kota. Peluang yang besar ini harus diraih dengan upaya yang sungguh-sungguh. Saatnya-lah membuka cakrawala berpikir secara global. Bukankah MEA adalah turunan dari globalisasi? Kata orang bijak, milikilah wawasan global dan bertindaklah secara lokal. Kalau tidak bekerja maksimal, pasti kota kita akan menyesal. Selamat memasuki era MEA!

Reso!

Penamaan Kabinet Kerja yang dibentuk oleh pemerintahan Jokowi-JK mengingatkan kita kepada Presiden Soekarno. Kala itu, pada rentang tahun 1959 hingga 1964, Soekarno menamakan kabinet pemerintahannya dengan nama Kabinet Kerja I sampai dengan Kabinet Kerja IV.

Sejalan dengan semangat Kabinet Kerja besutan pemerintahan Jokowi-JK, tahun ini, dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70, pemerintah juga mengangkat tema “Ayo Kerja”. Tema ini menandai era baru cara pemerintah kita berbahasa. Era di mana tema tidak harus diawali dengan kata “Dengan semangat…”, dan era di mana sebuah tema tidak harus dirangkai dalam sebuah kalimat yang normatif nan panjang.

Kalimat Ayo Kerja adalah kalimat yang sederhana, lugas, namun substantif. Tampaknya, tema Ayo Kerja ini ingin membangun kesadaran kolektif bangsa, mendorong masyarakat untuk bergerak lebih cepat, dan memberikan semangat juang dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

Sebagai masyarakat Bugis-Makassar, kita mengenal Ayo Kerja ini sebagai Reso! Nene Mallomo di tanah Bugis Sidenreng, dahulu kala mewariskan wejangan “reso temmangngingngi malomoi naletei pammase dewata”. Oleh Budayawan Rahman Arge, spirit ini disebutnya sebagai “etos reso”, sebuah budaya kerja manusia Bugis. Substansinya, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, yang mana hal itu memungkinkan turunnya berkah dari Tuhan.

Etos reso sejatinya menjadi spirit kita semua. Sebagai “wanua mappatuwo”, Tana Luwu ini memang dilimpahi anugerah sumber daya alam yang luar biasa kaya. Namun demikian, frase ini selalu diikuti dengan “naewai alena”. Sadarkah anda, bahwa pada prinsipnya, “naewai alena” itu adalah sebuah etos reso? Ia adalah sebuah semangat untuk survive, daya hidup yang amat kuat, dan prinsip kemandirian yang amat tegas dari seorang wija dan bija Luwu.

Demikian pula di Ulang Tahun Kota Palopo yang ke-13 tahun ini. Kota ini dilahirkan dengan harapan, dan dibesarkan dengan kerja-kerja nyata (reso). Tidak hanya oleh satu orang wali kota, melainkan dengan ratusan ribu penduduknya. Pasang surut perjalanan sejarah Palopo dilalui dengan etos reso, yang di dalamnya ada keyakinan bahwa inilah ‘wanua mappatuwo’. Palopo adalah harapan atas kehidupan yang lebih baik.

Bulan ini, Palopo genap berusia 13 tahun. Angka BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi di wilayah ini sudah di atas 8 persen.  Pembangunan konstruksi gedung semakin menggeliat. Hotel dan restoran semakin ramai. Dan kelas menengah baru semakin tumbuh seiring semakin banyaknya usahawan-usahawan baru yang muncul. Dalam kajian ekonomi, inilah yang disebut kewirausahaan, yang oleh Schumpeter menjadi salah satu kunci untuk menghadirkan kesejahteraan suatu wilayah.

Kita sejatinya mengawinkan prinsip Schumpeter dengan wejangan Nene Mallomo. Etos reso para wirausahawan baru Kota Palopo, sedapat mungkin berorientasi pada pencarian rahmat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Harapannya, etos reso manusia Palopo tidak lepas dari ikatan nilai-nilai agama. Bisnis tidak harus merusak moral generasi penerus, menciptakan manusia-manusia yang tamak dan melukai ekosistem atau lingkungan hidup. Pada bagian ini, saya ingin mengingatkan atas doktrin tentang dimensi religi, yang sedari dulu hadir dalam perencanaan pembangunan kota otonom ini.

Akhirnya, selamat merayakan HUT Kota Palopo yang ke-13, dan selamat menyongsong HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70. Gerakan “Ayo Kerja” harus didukung oleh segenap masyarakat Indonesia. Sebagai implementasinya, mari kita tanamkan etos “Reso” ini kepada seluruh manusia Palopo. Buktikanlah dengan hasil kerja terbaik kita. Buktikanlah melalui karya yang bermanfaat bagi alam dan sesama…

1 atau 2…

Hampir setiap tema diskusi akhir-akhir ini mengangkat tentang 1 atau 2. Satu merujuk kepada pasangan Prabowo-Hatta, dua merujuk kepada Jokowi-JK. Empat sosok yang bertarung pada Pilpres ini seakan tak ada habisnya dibahas.

Galibnya proses pemilihan umum, bahasan tentang keempat sosok ini ada yang positif, dan ada yang negatif. Diskusi masyarakat seolah tak berbatas, dan tanpa norma yang jelas. Hal itu amat sangat nampak jika kita memelototi lini masa twitter maupun facebook. Cemooh dan sanjungan menjadi hal yang lumrah. Para netizen seakan menjelma menjadi ‘malaikat’ pencatat amal baik dan amal buruk. Kewenangan menjustifikasi benar-salah seolah-olah hanya milik pribadi. Aku benar, kamu salah. Pilihanku baik, pilihanmu buruk. Tak salah jika ada pameo yang mengatakan “Jangan berharap banyak jika memberi nasihat kepada dua jenis orang: orang yang sedang jatuh cinta dan simpatisan capres!”

Inilah potret masyarakat kita. Buah dari kebebasan berdemokrasi yang miskin etika. Kita layaknya kembali ke zaman kolonial, yang amat mudah diterpa muslihat ‘divede et impera’. Padahal, dari zaman kemerdekaan hingga akhir periode SBY, kita masih memegang teguh sila ketiga dari Pancasila.

Fenomena ini adalah euforia atas perkembangan teknologi dan mekarnya demokrasi. Ketika pemilu 2009, jumlah pengguna internet di Indonesia masih lebih sedikit dibandingkan jumlah netizen pada 2014. Itulah mengapa, perang ‘udara’ di dunia maya ketika pemilu 2009 tidak seriuh saat ini. Sekarang, para pegiat media sosial seakan terkena ‘serangan’ informasi yang amat banyak dari banyak sumber. Kita tak tahu lagi, yang mana fakta, dan mana yang sekadar hoax.

Lain lagi di jagad penyiaran televisi nasional. Dua stasiun televisi berita milik swasta kita sangat kental afiliasi politiknya. Satu merah, satu biru. Mirip di AS sana, ada yang demokrat, ada yang republikan. Dua stasiun ini berlomba-lomba menyiarkan aktifitas capres dan cawapres, dengan durasi waktu yang berbeda. Kita kemudian melihat fenomena ini sebagai ancaman atas kewibawaan pers nasional.

Sepintas, 1 dan 2 memang amat berbeda. Namun demikian, keempat-empatnya adalah putera terbaik bangsa ini. Capres pasangan 1 berlatar belakang militer yang memiliki karir gemilang, dengan cawapres berlatar pengusaha-teknokrat. Capres pasangan 2 berlatar belakang pengusaha dan kepala daerah beberapa kali, cawapresnya seorang pengusaha dan mantan wapres. Inilah kemudian mengapa debat mengenai siapa yang layak dan tak layak, seolah-olah makin sulit dijawab. Hal ini diafirmasi dengan hasil-hasil survey yang memperlihatkan kebingungan masyarakat untuk menentukan pilihannya. Masih banyak pemilih yang mengambang.

Hal itulah yang kemudian tampak diperlihatkan oleh Wali Kota Palopo. Ketika membuka sebuah event di Palopo City Market beberapa waktu lalu. Di sana, wali kota didaulat untuk memukul gong, pertanda dibukanya event tersebut. Mengawali pemukulan gong itu, wali kota sempat nyeletuk “tiga kali pukul, karena 1 dan 2 itu sama…”
Dum,,,dum,,,dum,,,

Pukulan tiga kali pada gong itu bukan berarti golput, saudara! Itu hanya isyarat bahwa  jika anda memilih 1 ataupun 2, toh kita masih saudara. Bukankah 1 + 2 sama dengan 3? Anda tambah Saya adalah Kita.

Selamat menjemput Ramadan dan presiden baru…

Pro Kontra Rencana Tarif Baru PDAM Palopo

water2Dalam acara konsultasi penyesuaian tarif dasar air minum yang saya ikuti pekan lalu, ternyata keluhan-keluhan costumer PDAM Palopo tidak sekadar distribusi air yang macet—seperti SMS-SMS aduan yang kerap muncul di kolom ruang publik Pemkot Palopo di salahsatu harian lokal. Saking banyaknya keluhan, forum yang digagas untuk konsultasi penyesuaian tarif oleh Tim Fasilitasi bentukan PDAM Palopo, malah cenderung menjadi forum curhat-curhatan. Tujuan untuk menyatukan persepsi tentang tarif dasar air minum malah dilupakan peserta.

 

Costumer Expectation

Keluhan-keluhan itu antara lain adalah keluhan tentang kualitas air yang kurang baik, loket pembayaran tunggakan yang jauh, tagihan yang melonjak drastis tanpa sebab, hingga metode penyegelan yang tidak ‘manusiawi’. Oleh karena forum itu menjadi ajang curhat massal, maka kesimpulan saya saat itu adalah pelanggan PDAM Palopo saat ini tidak ingin bicara mengenai kenaikan tarif, tetapi yang mereka perlukan adalah diskusi mengenai peningkatan pelayanan.

 

Mengapa hal ini terjadi? Bisa jadi PDAM Palopo belum menyadari bahwa ternyata costumer-nya belum puas dengan kinerja perusahaan. Memang, dunia bisnis dewasa ini, apapun bentuknya, saat ini harus paham bahwa era bisnis yang costumer centric harus segera diterapkan. Perusahaan (baik itu milik pribadi, apalagi BUMN/BUMD) harusnya selalu memperhatikan keluhan pelanggannya. Mengapa? Karena secara filosofis, pemilik saham terbesar dari BUMN dan BUMD adalah masyarakat, yang pajaknya digunakan oleh BUMN/BUMD dalam mengoperasionalkan perusahaannya. Oleh karena itu, survey kepuasan pelanggan memang perlu dilakukan guna mengukur sejauh mana costumer satisfaction index yang dimiliki oleh PDAM Palopo.

 

Di sisi lain, sebenarnya kita patut bangga bahwa PDAM Palopo mampu keluar dari predikat Perusahaan ‘Sakit’ menjadi Sehat di tahun 2009. Hal ini tentu tidak lepas dari imbas restrukturisasi utang yang diterima PDAM Palopo kala itu. Namun, melihat keluhan-keluhan pada saat forum konsultasi kemarin, maka tentu masih banyak yang harus dipacu oleh perusda milik Pemkot Palopo ini. Dalam forum konsultasi itu, alasan yang mendasari rencana penyesuaian tarif air minum adalah adanya peningkatan biaya-biaya yang dialami oleh perusahaan, seiring inflasi yang terus terjadi. Selain itu, ternyata perusahaan mengalami tekanan keuangan (fiscal stress) akibat adanya beban kewajiban/hutang yang harus dilunasi. Ini konsekuensi dari investasi pengembangan jaringan pipa yang sementara dikerjakan PDAM Palopo. Akumulasi keadaan ini mendesak manajemen perusahaan harus mengambil langkah penyesuaian tarif. Apalagi, menurut data yang ditampilkan, tahun ini perusahaan sudah mengalami kerugian.

 

Alasan-alasan ini sebenarnya masih bisa didiskusikan. Mari kita lihat data pembanding dari BPS. Kota Palopo selama 4 tahun terakhir mengalami inflasi tiap tahunnya berkisar pada angka 3-4 persen. Di periode yang sama, ternyata data 2011 dan 2012 yang ditampilkan pada forum konsultasi itu, PDAM Palopo meraup laba, atau dalam hal ini pertumbuhannya positif. Jadi kesimpulan sementaranya, perusahaan bisa untung walaupun di Kota Palopo inflasi terjadi pada angka 3-4 persen. Nah yang menarik adalah, mengapa ketika tahun ini (yang inflasi year on year-nya 3,31 persen tidak jauh beda seperti tahun-tahun sebelumnya) PDAM Palopo malah mengalami kerugian? Padahal, 2 tahun belakangan mampu survive dengan pertumbuhan yang cukup baik.

 

Skema Penyelamatan

Masyarakat memang patut bertanya. Sejatinya, ketika perusahaan dilanda fiscal stress seperti  ini, ada skema penyelamatan yang sudah harus dijalankan. Manajemen tidak serta merta harus melakukan strategi pricing, atau melemparkan tanggung jawab sepenuhnya kepada pelanggan. Perusahaan sejatinya melakukan efisiensi terlebih dahulu. Membebankan pelanggan dengan kenaikan tarif tanpa mengevaluasi terlebih dahulu secara internal tentu tidak elok. Hal-hal inilah yang yang harus dikomunikasikan kepada pelanggan. Langkah-langkah penyelamatan apa saja yang sudah dilakukan oleh manajemen PDAM Palopo menghadapi fiscal stress ini? Sepanjang yang saya dengar dan lihat pada pada forum itu, tidak ada satu pun yang konkrit yang disebut disana. Catatan-catatan sayapun saat itu, memperlihatkan bahwa tiap tahun, biaya-biaya memang bertambah terus. Operating ratio-nya masih fluktuatif dari tahun ke tahun, belum sepenuhnya stabil pada posisi yang rendah.

 

Permendagri 23/2006 mengamanahkan, salahsatu prinsip penentuan tarif air minum adalah transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, keterbukaan metode pembentukan harga pokok produksi, beserta margin yang ingin diperoleh tentu harus diketahui pula oleh masyarakat. Efisiensi juga sangat mendesak dilakukan. Sepanjang yang kita perhatikan saat forum konsultasi dilakukan, PDAM Palopo memang belum menerapkan prinsip Good Corporate Governance—yang salahsatu prinsipnya adalah efisien. Kalau mau efisien, sebenarnya perusahaan tidak perlu lagi membentuk Tim Fasilitasi dalam mengomunikasikan rencana penyesuaian tarif. Kalau menurut saya, cukuplah mengoptimalkan kinerja Bagian Hubungan Pelanggan. Lebih jauh lagi, di forum konsultasi itu tak usahlah memberi amplop di akhir acara untuk para peserta. Toh, mereka datang untuk kemajuan pelayanan air minum semata.

 

Banyak hal yang dapat dilakukan untuk mengefesienkan perusahaan. Rasio karyawan juga harus diperhatikan. Walaupun anggaran belanja karyawan tidak lebih dari 40 persen, dengan rasio 8 orang per 1000 pelanggan yang saat ini dialami PDAM Palopo, mengakibatkan perusahaan tidak efisien dan karyawan tidak produktif. Perusahaan sekelas PDAM Palopo cukup dengan rasio 6 orang per 1000 pelanggan. Dengan karyawan yang banyak, perusahaan bisa terbebani pada uniform karyawan, perlengkapan kerja, makan/minum karyawan jika shift jaga, butuh ruang kerja yang lebih luas, biaya diklat meningkat, membengkaknya jumlah konsumsi dan memerlukan ruang yang lebih besar untuk menampung pada saat rapat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, karyawan sebagai sumberdaya utama, dalam perekrutannya harus memperhatikan rasio, kredibilitas dan akuntabilitas dalam prosesnya. Lihat saja buku Manufacturing Hope-nya Dahlan Iskan. Di BUMN-BUMN kita, demi efisiensi, rapat-rapat tak lagi disuguhi snack atau makanan/minuman. Hal itu dikarenakan rapat-pun sekarang dilakukan melalui Grup BBM. Hasilnya, biaya rapat tereduksi, jam kerja lebih efektif, dan biaya listrik lebih hemat karena AC ruang rapat tak lagi dinyalakan.

 

Kita berharap, PDAM Palopo mampu menemukan pola-pola baru yang lebih modern untuk menghadapi fiscal stress yang sedang melandanya. Demikian pula, kita berharap ada terobosan dan inovasi pada aspek pelayanan air minum yang lebih berkualitas. Oleh karena itu, saya berharap, ketika PDAM Palopo mengundang kami lagi untuk berkonsultasi guna penyesuaian tarif baru, bukan keluhan-keluhan lagi yang menjadi topik bahasan para costumer-nya. Namun, suara-suara lantang yang menyatakan: Kami Setuju Anda Menaikkan Tarif!

Kearifan Lokal Lestari, Sumber Daya Air Terjaga*

airHampir semua kota di Indonesia memiliki masalah besar pada ketersediaan air. Ketersedian air ini tidak hanya terjadi untuk pasokan irigasi, tetapi juga untuk supply air minum. Demikian pula di Kota Palopo. Penurunan debit air terjadi di empat sungai utama penyuplai air baku PDAM. Keempat sungai tersebut adalah Sungai Latuppa, Mangkaluku, Magandang dan Buntu Datu. Hal ini memaksa pemerintah mengucurkan dana untuk membangun instalasi air baku PDAM yang baru di Sungai Bambalu. Bersamaan dengan itu, ancaman banjir hampir tiap tahun masih membayangi warga kota. Padahal, Tana Luwu masa lalu adalah mutiara hijau yang dialiri sungai-sungai besar nan permai. Setidaknya hal itulah yang tergambar dalam catatan DF Van Braam Morris (Het Landschap Luhu Gettroken uit een Rapport Van de Gounerneur Van Celebes, den Heer)[1] pada saat berkuasa di Celebes tahun 1888.

Morris menuliskan bahwa Luwu adalah Baca lebih lanjut