MEA, Kota dan Warga

Setahun ini, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menjadi topik bahasan di berbagai diskusi dan seminar. Kesimpulannya hampir seragam. Semua sepakat bahwa MEA adalah peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia.

Sejatinya, MEA adalah integrasi wilayah basis produksi dan pasar tunggal ASEAN. Namun demikian, sadarkah kita bahwa pada MEA, ada kompetisi di dalamnya. Bukan kompetisi Indonesia (sebagai negara) yang secara langsung berhadap-hadapan dengan negara ASEAN lainnya, tetapi persaingan sebenar-benarnya terjadi antar kota-kota di wilayah ASEAN.

Mengapa kota-kota mengalami persaingan? Hal ini disebabkan karena secara de facto, basis produksi tiap-tiap negara ada di daerah, baik itu kota maupun kabupaten. GDP suatu negara tidak mungkin tercatat jika aktifitas ekonomi di kota dan daerah tidak berjalan. Itulah mengapa, kota/kabupaten merupakan tulang punggung ekonomi nasional.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, maka dibutuhkan investasi. Beberapa daerah memiliki kapasitas fiskal yang rendah untuk men-drive pertumbuhan ekonominya. Untuk alasan inilah, maka investasi sektor swasta diharap masuk ke daerah. Nah, untuk menggaet investor, maka dibutuhkan kreatifitas dan inovasi. Kota-kota di Indonesia harus berpikir ‘canggih’ untuk menyusun strategi menarik investasi. Canggih tak selamanya rumit. Dalam kajian city marketing, untuk memasarkan sebuah kota agar menarik di mata calon investor, cukup penuhi kebutuhan calon investor anda!

Di dalam MEA, ada ribuan kota yang menjadi pilihan para investor untuk menanamkan modalnya. Sudah siapkah Palopo untuk memenangi persaingan menarik investor dari negara-negara se-kawasan ini? Siap atau tidak siap, MEA sudah diberlakukan. Oleh karena itu, kekurangan yang ada harus segera dibenahi. Salah satu yang urgen adalah sumber daya manusia.

MEA is about people

Kota dengan SDM terampil lebih mampu mendorong ekonomi secara lebih dinamis. Dengan SDM yang terampil, maka akan lebih banyak inovasi yang tercipta. Dengan adanya inovasi, maka akan tercipta efisiensi dan efektifitas dalam produksi barang dan jasa. Muaranya, daya saing akan lebih baik. Kota yang banyak menghasilkan produk dan jasa yang inovatif, akan lebih menarik di mata investor sebagai basis produksi (bukan sekadar pasar).

Penguatan pada penyiapan SDM terampil ini perlu untuk lebih diperluas. Sejauh ini, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Palopo melaksanakan tugas ini sudah lebih baik. Sejalan dengan itu, Dinas Pendidikan juga sudah mendorong kegiatan-kegiatan pendidikan non formal dan luar sekolah.

Namun, yang penting pula untuk diinsyafi dalam penyiapan SDM yang inovatif ini adalah perhatian pada kegiatan research and development (R&D) atau litbang. SDM Kota Palopo harus mulai diakrabkan dengan kegiatan-kegiatan R&D. Kalangan kampus dan Litbang Bappeda harus dilibatkan untuk menghasilkan riset dan produk/jasa yang inovatif. Kita tentu memimpikan lahirnya kelompok-kelompok peneliti-peneliti andalan Kota Palopo. Sumber daya durian, sagu, rumput laut, kakao, langsat dan rambutan perlu ‘disulap’ agar memiliki nilai tambah. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh sumber daya manusia terampil melalui riset-risetnya yang berkualitas.

Sumber daya manusia aparatur juga perlu mendapat penguatan dalam memasuki MEA ini. Kualitas layanan publik pemerintah diukur salah satunya pada profesionalitas sumber daya aparaturnya. Bukan soal harus menguasai bahasa asing, namun lebih kepada integritas, mental melayani dan pemahaman terhadap SOP.

MEA memang adalah kompetisi antar manusia dan kota. Peluang yang besar ini harus diraih dengan upaya yang sungguh-sungguh. Saatnya-lah membuka cakrawala berpikir secara global. Bukankah MEA adalah turunan dari globalisasi? Kata orang bijak, milikilah wawasan global dan bertindaklah secara lokal. Kalau tidak bekerja maksimal, pasti kota kita akan menyesal. Selamat memasuki era MEA!

Membangun Daya Saing Kota Palopo

MEA 2015 memiliki konsekuensi terhadap kota-kota di Indonesia. Salah satunya adalah persaingan antarkota. Persaingan tersebut bukan hanya dalam membangun ekonomi masing-masing kota, melainkan persaingan dalam merebut pasar, merebut investor, menarik wisatawan, mendatangakan atau menciptakan tanaga kerja profesional, penguasaan teknologi dan sebagainya. Oleh karena ketat dan atraktifnya persaingan tersebut, maka tiap kota tentu harus punya daya saing.

Choe dan Roberts (2011) menulis dalam Competitive Cities In The 21st Century bahwa ada 6 (enam) penggerak dalam daya saing sebuah kota. Keenam penggerak tersebut adalah biaya melakukan bisnis, dinamika ekonomi lokal, SDM dan SDA, infrastruktur, unit pemerintah lokal yang responsif, dan kualitas hidup. Nah, Bagaimana dengan kondisi eksisting Kota Palopo dalam daya saing kota-nya? Kita sebenarnya punya pengalaman baik dalam hal daya saing kota ini. Pada tahun 2011, Kota Palopo termasuk salah satu kota hasil pemekaran (pasca pemberlakuan otonomi daerah) yang memiliki daya saing kota yang baik.

Setelah 2011, kita tentu harus mengevaluasi lagi posisi daya saing kita. dari aspek biaya melakukan bisnis misalnya. Masihkah ada keluhan di ruang kolom publik pada media cetak atau mention ke akun twitter Pemkot Palopo? Jika masih ada keluhan terkait adanya pungli dan ketidakpuasan terhadap layanan perizinan kita tentu hal tersebut harus segera dibenahi. Bukan hanya mengenai pungli, tentang alur perizinan yang tidak berbelit dan memakan waktu lama juga harus diputus. Prinsip efisiensi harus benar-benar dilaksanakan. Sepanjang ini, Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) kita dipandang telah melakukan hal itu dengan baik. Salahsatu indikatornya adalah Baca lebih lanjut

Matematika Sederhana Industri Pendidikan Palopo

Anda tahu, berapa jumlah mahasiswa yang sedang kuliah di Kota Palopo? Menurut data BPS yang saya miliki, mahasiswa yang sedang kuliah di Palopo berjumlah 19.789 orang! Jika mau dikomparasikan, jumlah ini melebihi jumlah total penduduk Kecamatan Wara Selatan. Angka yang cukup fantastis, bukan?

Dalam berbagai kesempatan, Sekda Kota Palopo, H Syamsul Rizal Syam selalu memperkenalkan istilah industri pendidikan. Terminologi ini menurut saya adalah hal baru. Sebagai barang yang dianggap ‘sakral’, pendidikan seringkali tabu untuk dibawa ke domain ekonomi-bisnis. Padahal, sadar atau tidak, perwujudan pendidikan sebagai industri baru sudah nyata mengkristal. Pendidikan kini bukan hanya sekadar investasi jangka panjang, namun ia kemudian bertransformasi menjadi sebuah rantai ekonomi yang memiliki ‘value’.

Rantai ekonomi industry pendidikan amat sederhana. Secara matematika ekonomi, mari kita coba untuk urai. Anggaplah, 1 orang mahasiswa asal luar Kota Palopo memilih kuliah di salahsatu kampus di kota ini. Paling tidak ia membutuhkan hunian berupa rumah kos. Per bulan si mahasiswa ini rata-rata harus mengeluarkan dana Rp 150 ribu untuk sewa kos-kosan. Demikian pula dengan makan minum. Untuk sekali makan paling kurang Rp 7500. Sehari semalam tiga kali makan, sehingga total biaya makan perhari Rp 22.500, atau sebulan Rp 675 ribu. Jika kos-kosan jauh dari kampus, maka harus ada biaya transportasi yang minimal Rp 10 ribu per hari (sebulan Rp 300 ribu). Untuk biaya kuliah, SPP di kampus-kampus Palopo per bulannya paling rendah Rp 100 ribu. Dari keempat kebutuhan utama ini saja, maka per bulannya, si mahasiswa ini harus mengeluarkan dana sebesar Rp 150 ribu + Rp 675 ribu + Rp 300 ribu + Rp 100 ribu = Rp 1.225.000,-. Angka ini belum termasuk biaya fotocopy, belanja buku dan ATK, jajan di kampus, biaya pulsa, sewa internet, beli rokok dan biaya untuk rekreasi.

Jika kita asumsikan mahasiswa asal luar kota yang kuliah di Palopo persentasenya 70 banding 30 dengan mahasiswa lokal, maka jumlah mahasiswa asal luar Kota Palopo setidaknya berjumlah 13 ribu orang. Dari sudut makro, maka kita dapat menghitung, paling tidak, setiap bulan perekonomian berputar Rp 15,9 miliar hanya dari kalangan mahasiswa luar kota yang kuliah di Palopo (Rp 1.225.000 x 13.000 jiwa).

Nah, ini tentu fenomena yang positif. Ia memperlihatkan sebuah rantai ekonomi yang memiliki ‘value’ pada tiap penggalan prosesnya. Tak salah jika kita menyebut ini adalah sebuah industri pendidikan, yang (tampaknya) terbangun secara autopilot. Ia merupakan turunan dari proses pembentukan Palopo sebagai Kota Tujuan Pendidikan. Hal ini wajar adanya, karena sejak Palopo menyandang status sebagai kota otonom, maka dimensi pendidikan memang mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Palopo. Dahulu, harapan utamanya memang untuk sekadar meningkatkan kualitas sumber daya manusia Palopo. Tetapi kemudian itu menjadi sebuah industry baru yang sangat prospektif bagi masyarakat bisnis Palopo, maka itu adalah kenyataan.

Kini, di wilayah Kota Palopo telah tersebar 2 universitas, 7 sekolah tinggi dan 5 akademi. Setidaknya ada 76 sekolah dasar, 21 SLTP, 14 SLTA dan 19 SMK. Selain itu, ada pula madrasah ibtidaiyah sebanyak 4 unit, madrasah tsanawiyah 7 unit dan madrasah aliyah 1 unit. Perlu dicatat, di setiap sekolah-sekolah ini pasti ada pula tukang bakso dan penjual nasi kuningnya. Jadi saran tindaknya, mari terus dorong dunia pendidikan Kota Palopo agar terus bergairah. Harapan kita, masyarakat semakin cerdas dan warga kota makin sejahtera.

Pro Kontra Rencana Tarif Baru PDAM Palopo

water2Dalam acara konsultasi penyesuaian tarif dasar air minum yang saya ikuti pekan lalu, ternyata keluhan-keluhan costumer PDAM Palopo tidak sekadar distribusi air yang macet—seperti SMS-SMS aduan yang kerap muncul di kolom ruang publik Pemkot Palopo di salahsatu harian lokal. Saking banyaknya keluhan, forum yang digagas untuk konsultasi penyesuaian tarif oleh Tim Fasilitasi bentukan PDAM Palopo, malah cenderung menjadi forum curhat-curhatan. Tujuan untuk menyatukan persepsi tentang tarif dasar air minum malah dilupakan peserta.

 

Costumer Expectation

Keluhan-keluhan itu antara lain adalah keluhan tentang kualitas air yang kurang baik, loket pembayaran tunggakan yang jauh, tagihan yang melonjak drastis tanpa sebab, hingga metode penyegelan yang tidak ‘manusiawi’. Oleh karena forum itu menjadi ajang curhat massal, maka kesimpulan saya saat itu adalah pelanggan PDAM Palopo saat ini tidak ingin bicara mengenai kenaikan tarif, tetapi yang mereka perlukan adalah diskusi mengenai peningkatan pelayanan.

 

Mengapa hal ini terjadi? Bisa jadi PDAM Palopo belum menyadari bahwa ternyata costumer-nya belum puas dengan kinerja perusahaan. Memang, dunia bisnis dewasa ini, apapun bentuknya, saat ini harus paham bahwa era bisnis yang costumer centric harus segera diterapkan. Perusahaan (baik itu milik pribadi, apalagi BUMN/BUMD) harusnya selalu memperhatikan keluhan pelanggannya. Mengapa? Karena secara filosofis, pemilik saham terbesar dari BUMN dan BUMD adalah masyarakat, yang pajaknya digunakan oleh BUMN/BUMD dalam mengoperasionalkan perusahaannya. Oleh karena itu, survey kepuasan pelanggan memang perlu dilakukan guna mengukur sejauh mana costumer satisfaction index yang dimiliki oleh PDAM Palopo.

 

Di sisi lain, sebenarnya kita patut bangga bahwa PDAM Palopo mampu keluar dari predikat Perusahaan ‘Sakit’ menjadi Sehat di tahun 2009. Hal ini tentu tidak lepas dari imbas restrukturisasi utang yang diterima PDAM Palopo kala itu. Namun, melihat keluhan-keluhan pada saat forum konsultasi kemarin, maka tentu masih banyak yang harus dipacu oleh perusda milik Pemkot Palopo ini. Dalam forum konsultasi itu, alasan yang mendasari rencana penyesuaian tarif air minum adalah adanya peningkatan biaya-biaya yang dialami oleh perusahaan, seiring inflasi yang terus terjadi. Selain itu, ternyata perusahaan mengalami tekanan keuangan (fiscal stress) akibat adanya beban kewajiban/hutang yang harus dilunasi. Ini konsekuensi dari investasi pengembangan jaringan pipa yang sementara dikerjakan PDAM Palopo. Akumulasi keadaan ini mendesak manajemen perusahaan harus mengambil langkah penyesuaian tarif. Apalagi, menurut data yang ditampilkan, tahun ini perusahaan sudah mengalami kerugian.

 

Alasan-alasan ini sebenarnya masih bisa didiskusikan. Mari kita lihat data pembanding dari BPS. Kota Palopo selama 4 tahun terakhir mengalami inflasi tiap tahunnya berkisar pada angka 3-4 persen. Di periode yang sama, ternyata data 2011 dan 2012 yang ditampilkan pada forum konsultasi itu, PDAM Palopo meraup laba, atau dalam hal ini pertumbuhannya positif. Jadi kesimpulan sementaranya, perusahaan bisa untung walaupun di Kota Palopo inflasi terjadi pada angka 3-4 persen. Nah yang menarik adalah, mengapa ketika tahun ini (yang inflasi year on year-nya 3,31 persen tidak jauh beda seperti tahun-tahun sebelumnya) PDAM Palopo malah mengalami kerugian? Padahal, 2 tahun belakangan mampu survive dengan pertumbuhan yang cukup baik.

 

Skema Penyelamatan

Masyarakat memang patut bertanya. Sejatinya, ketika perusahaan dilanda fiscal stress seperti  ini, ada skema penyelamatan yang sudah harus dijalankan. Manajemen tidak serta merta harus melakukan strategi pricing, atau melemparkan tanggung jawab sepenuhnya kepada pelanggan. Perusahaan sejatinya melakukan efisiensi terlebih dahulu. Membebankan pelanggan dengan kenaikan tarif tanpa mengevaluasi terlebih dahulu secara internal tentu tidak elok. Hal-hal inilah yang yang harus dikomunikasikan kepada pelanggan. Langkah-langkah penyelamatan apa saja yang sudah dilakukan oleh manajemen PDAM Palopo menghadapi fiscal stress ini? Sepanjang yang saya dengar dan lihat pada pada forum itu, tidak ada satu pun yang konkrit yang disebut disana. Catatan-catatan sayapun saat itu, memperlihatkan bahwa tiap tahun, biaya-biaya memang bertambah terus. Operating ratio-nya masih fluktuatif dari tahun ke tahun, belum sepenuhnya stabil pada posisi yang rendah.

 

Permendagri 23/2006 mengamanahkan, salahsatu prinsip penentuan tarif air minum adalah transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, keterbukaan metode pembentukan harga pokok produksi, beserta margin yang ingin diperoleh tentu harus diketahui pula oleh masyarakat. Efisiensi juga sangat mendesak dilakukan. Sepanjang yang kita perhatikan saat forum konsultasi dilakukan, PDAM Palopo memang belum menerapkan prinsip Good Corporate Governance—yang salahsatu prinsipnya adalah efisien. Kalau mau efisien, sebenarnya perusahaan tidak perlu lagi membentuk Tim Fasilitasi dalam mengomunikasikan rencana penyesuaian tarif. Kalau menurut saya, cukuplah mengoptimalkan kinerja Bagian Hubungan Pelanggan. Lebih jauh lagi, di forum konsultasi itu tak usahlah memberi amplop di akhir acara untuk para peserta. Toh, mereka datang untuk kemajuan pelayanan air minum semata.

 

Banyak hal yang dapat dilakukan untuk mengefesienkan perusahaan. Rasio karyawan juga harus diperhatikan. Walaupun anggaran belanja karyawan tidak lebih dari 40 persen, dengan rasio 8 orang per 1000 pelanggan yang saat ini dialami PDAM Palopo, mengakibatkan perusahaan tidak efisien dan karyawan tidak produktif. Perusahaan sekelas PDAM Palopo cukup dengan rasio 6 orang per 1000 pelanggan. Dengan karyawan yang banyak, perusahaan bisa terbebani pada uniform karyawan, perlengkapan kerja, makan/minum karyawan jika shift jaga, butuh ruang kerja yang lebih luas, biaya diklat meningkat, membengkaknya jumlah konsumsi dan memerlukan ruang yang lebih besar untuk menampung pada saat rapat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, karyawan sebagai sumberdaya utama, dalam perekrutannya harus memperhatikan rasio, kredibilitas dan akuntabilitas dalam prosesnya. Lihat saja buku Manufacturing Hope-nya Dahlan Iskan. Di BUMN-BUMN kita, demi efisiensi, rapat-rapat tak lagi disuguhi snack atau makanan/minuman. Hal itu dikarenakan rapat-pun sekarang dilakukan melalui Grup BBM. Hasilnya, biaya rapat tereduksi, jam kerja lebih efektif, dan biaya listrik lebih hemat karena AC ruang rapat tak lagi dinyalakan.

 

Kita berharap, PDAM Palopo mampu menemukan pola-pola baru yang lebih modern untuk menghadapi fiscal stress yang sedang melandanya. Demikian pula, kita berharap ada terobosan dan inovasi pada aspek pelayanan air minum yang lebih berkualitas. Oleh karena itu, saya berharap, ketika PDAM Palopo mengundang kami lagi untuk berkonsultasi guna penyesuaian tarif baru, bukan keluhan-keluhan lagi yang menjadi topik bahasan para costumer-nya. Namun, suara-suara lantang yang menyatakan: Kami Setuju Anda Menaikkan Tarif!

Membedah Visi Ekonomi Cawalkot Palopo

surat suaraHampir di setiap pemilihan umum, visi ekonomi calon kepala daerah selalu menarik untuk dikaji. Visi ekonomi sangat penting, karena sektor ini bersinggungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Bukan hanya itu, konsep ekonomi yang ditawarkan para kandidat, akan menjadi acuan kebijakan bagi pelaku usaha. Visi ekonomi para calon Wali Kota Palopo sejatinya mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi Palopo dewasa ini. Dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 8,16 persen, hal itu tidak serta merta menjamin bahwa perekonomian kita berjalan ‘on the right track’. Dengan pertumbuhan yang relatif tinggi ini, ternyata persentase penduduk miskin masih berada pada level dua digit. Selain problem kemiskinan, masih terdapat beberapa pekerjaan rumah yang menunggu kepala daerah selanjutnya, pasca kepemimpinan Wali Kota Tenriadjeng.

Hal ini bisa dilihat dari indikator kinerja beberapa sektor yang mengalami penurunan. Sebutlah misalnya sektor Baca lebih lanjut