Menjaga Pusaka Kota, Menjaga Identitas

Istana Datu Luwu, 1935

Istana Datu Luwu, 1935

Tahun ini, Pemerintah Kota Palopo mendapat Program Penataan & Pelestarian Kota Pusaka dari Kementerian PUPR. Program ini bermaksud untuk mendorong penataan ruang kota yang konsisten dan berbasis pada nilai-nilai pusaka sebagai identitas sebuah kota. Hal ini tentu patut untuk didukung oleh semua pihak. Sebagai sebuah kota yang telah eksis sejak abad ke-17, Kota Palopo telah menorehkan perjalanan sejarah yang panjang, dan mewariskan sejumlah pusaka kota. Paling tidak, ada 3 kelompok besar pusaka yang dimiliki oleh Kota Palopo, yakni terdiri atas pusaka alam, pusaka ragawi dan pusaka non ragawi.

Badan Pelestrian Cagar Budaya Makassar mencatat sekurangnya ada 21 obyek cagar budaya yang patut untuk dilestarikan di kota ini. Yang paling monumental dan memiliki nilai signifaknasi budaya tertinggi tentunya adalah Masjid Jami Tua. Sebagai pusaka ragawi Kota Palopo, cagar budaya ini telah menjadi simbol kota, sekaligus sebagai monumen kelahiran Palopo sebagai sebuah kota. Oleh karena itu, sejarah perkembangan wilayah Kota Palopo, tidak bisa dilepaskan dengan sejarah Kerajaan Luwu dan perkembangan Islam.

Reinventing Lalebbata

Lalebbata memang menjadi entry point dalam menata pusaka Kota Palopo. Hal ini dikarenakan konsentrasi bangunan cagar budaya yang intens di kawasan ini. Karakter bentuk lahannya merupakan lanskap kota kolonial di tengah pemukiman kota moderen yang sedang tumbuh. Hal ini pula yang menjadi tantangan, karena beberapa bangunan yang tumbuh saat ini, seperti Hotel Platinum dengan disain moderen minimalis, tampaknya tidak selaras dengan rasa tempat (sense of place) yang telah ada sebelumnya, seperti gaya artdeco yang ditampilkan di Istana Luwu dan gaya arsitektur Luwu sebagaimana dalam disain bangunan Masjid Jami Tua dan Rumah Adat. Hal ini juga menjadi sinyal, bahwa betapa hampir di seluruh wilayah Kota Palopo, kita disuguhi disain arsitektur bangunan-bangunan yang semakin memperlihatkan keseragaman disain bergaya moderen minimalis, seperti ruko-ruko dan Opsal Plaza, yang amat minim sentuhan identitas ke-Luwu-annya.

Dalam fase awal perkembangan Palopo sebagai ibukota Kerajaan/Kedatuan Luwu, kota ini dilengkapi dengan alun-alun di depan istana dan pasar sebagai pusat ekonomi masyarakat. Lalebbata menjadi pusat kota kala itu yang melingkar hingga kampung Amassangan dan Malimongan seluas kurang lebih 10 ha. Di dalam buku M Irfan Mahmud, kita bisa melihat deskripsi peta kota kuno Palopo yang berorientasi utara-selatan dan memperlihatkan ciri khas kota-kota Asia Tenggara. Namun sayangnya, morfologi Kota Palopo pada perkembangan berikutnya (zaman kolonial) masih belum pernah kita dapatkan. Padahal, data atau peta morfologi kota merupakan dokumen yang penting untuk menyelami perkembangan Palopo dari masa ke masa. Dengan adanya kesadaran atas perkembangan ruang kota itu, kita tidak akan melupakan akar dan asal-usul kota. Kita dapat menjadikannya acuan dalam menata kawasan serta melestarikan pusaka-pusaka kota yang ada di Kota Palopo.

Inilah kemudian yang disebut sebagai reinventing Lalebbata. Reinventing Lalebbata merupakan upaya menghimpun kembali nilai-nilai kearifan maupun kejeniusan lokal yang hidup di dalam kawasan Lalebbata ini. Program penataan dan pelestarian pusaka, sejatinya tidak hanya berorientasi pada renovasi bangunan cagar budaya dan revitalisasi kawasan, tetapi yang lebih penting pula adalah menemukan kembali jati diri masyarakat Palopo, yang sadar atau tidak, perkembangannya berasal dari kawasan Lalebbata ini.

Salahsatu contoh dari nilai lokal yang harus dipahami kembali di kawasan ini adalah filosofi marowa’ (ramai). Hal ini adalah idealisme yang harus dicapai di kawasan Lalebbata, sebagaimana yang disebut Sarita Pawiloy. Filosofi marowa’ ini pada prinsipnya memiliki substansi kebersamaan atau semangat komunitas (community spirit). Sudah tercapaikah idealisme ini di kawasan Lalebbata? Dahulu kala bisa jadi iya, karena adanya formasi yang kompak antara istana, masjid dan alun-alun dalam sebuah kawasan ini. Namun, jika melihat kondisi eksisting, kita tentu bisa menyatakan bahwa Lalebbata kini menjadi ruang-ruang ekslusif, yang kurang menampilkan semangat komunitasnya. Ekslusif karena masing-masing anggota komunitas yang ada di dalamnya seolah saling menutup diri. Oleh karena itu, mendorong untuk bergeraknya masyarakat di dalam kawasan untuk turut serta berperan dalam menghimpun nilai-nilai yang pernah ada di dalam kawasan dan menumbuhkan semangat komunitas sangat perlu untuk menjadi perhatian.

Program Kota Pusaka Palopo memang bukanlah upaya untuk memundurkan Palopo ke zaman dahulu kala. Program ini diharapkan lebih kepada menjaga tradisi positif yang dapat menjadi identitas atau jati diri Palopo sebagai kotaraja Kedatuan Luwu. Kita tentu berharap tidak terjadinya kebingungan identitas bagi generasi muda ke depan. Oleh karena itu, kita perlu ‘bercerita’ melalui pusaka kota. Hal ini sebagaimana Kostof menulis bahwa kota merupakan sebuah cerita, kenangan terakhir dari pergulatan manusia dan keagungan, dan tempat dimana kebanggaan masa lalu diletakkan dan dipamerkan.

Mengapa 21 Januari 1268 Menjadi Hari Jadi Luwu?

Lambang Kedatuan Luwu (doc) - CopyJati diri sebuah masyarakat selalu dilihat dari latar belakang sejarahnya. Kita patut bersyukur karena jati diri masyarakat Luwu dapat ditelusuri oleh sejumlah pakar. Penelusuran paling monumental adalah penetapan Hari Jadi Luwu. Angka 1268 didapat, dan 21 Januari ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Luwu Nomor 17 Tahun 1994 tentang Penetapan Hari Jadi Luwu.

Dokumen Perda inilah yang mendasari perayaan Hari Jadi Luwu (HJL) tiap tahunnya kita gelar. Adalah Ikatan Profesi Dosen Kerukunan Keluarga Luwu (IPD-KKL) yang menginisiasi penelusuran kejadian Luwu ini. Atas direktif Bupati HM Yunus Bandu saat itu, maka Ketua Umum IPD-KKL kala itu, Prof AS Achmad, mulai mengumpulkan informasi dan data faktual yang dapat dijadikan rujukan menurut prinsip-prinsip ilmu sejarah, walaupun disadari hal itu tentu sangat terbatas keberadaannya. IPD-KKL juga melakukan konsultasi dengan pihak-pihak yang dianggap berkompeten. Temuan awal kemudian didiskusikan dalam sebuah forum pada tanggal 29 Mei 1994 di Restoran Pualam Ujung Pandang. Di forum awal tersebut, hadir beberapa pakar sejarah dan budayawan, sesepuh dan tokoh masyarakat Tana Luwu.

Pasca forum diskusi tersebut, kajian mengenai Hari Jadi Luwu ini kemudian menemukan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:
1. Tahun ‘Hari Jadi’ pemerintahan di Luwu adalah pada masa pemerintahan Simpurusiang. Jastifikasinya adalah hampir seluruh catatan sejarah yang absah mengngkapkan bahwa Kerajaan Luwu pada masa itu, menurut konsepsi politik modern, telah memiliki wilayah yang nyata, rakyat yang kongkrit, pemerintahan (raja) yang berdaulat dan adanya hubungan dengan dunia luar yang lain yang mapan.
2. Bulan ‘Hari Jadi’ mengacu kepada bulan terjadinya suatu peristiwa besar dan penting di masa yang lalu dan amat mempengaruhi pandangan hidup rakyatnya, bersifat populis dan mempersatukan serta mengandung motivasi yang kuat bagi masyakat membangun daerahnya.
3. Tanggal ‘Hari Jadi’ merujuk kepada tanggal peristiwa yang dipandang paling bersejarah, membangkitkan rasa kebanggaan bagi semua dan diterima oleh segala lapisan masyarakat (semua orang Luwu).

Penelusuran kemudian dilakukan ke dalam suatu forum ilmiah yang lebih luas, yakni dalam sebuah Tudang Ade’ yang digelar di Aula Simpurusiang Palopo tanggal 13 Agustus 1994 untuk mengkrongkritkan tanggal, bulan dan tahun dari Hari Jadi Luwu. Dalam Tudang Ade’ itu dihadirkan beberapa pemakalah antara lain: Prof Mr Dr H Andi Zainal Abidin (Mantan Rektor Universitas 45 Ujung Pandang), Prof Dr HA Mattulada (Guru Besar Antropologi Universitas Hasanuddin), Prof Dr Abu Hamid (Guru Besar Antropologi Universitas Hasanuddin), Drs HD Mangemba (Pakar Budaya Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin), Dr Edward L Poelinggomang (Pakar Sejarah Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin), Drs Sarita Pawiloy (Dosen Pendidikan Sejarah IKIP Ujung Pandang) dan Anthon Andi Pangerang (Budayawan Luwu).

Hasilnya, bahwa berdasar konsepsi ilmu politik modern tersebut di atas, maka pangkal tolak menentukan tahun lahirnya Luwu bermula pada waktu masuknya Islam di Luwu yakni tahun 1593. Dari tahun ini kemudian dihitung mundur 13 Raja yang pernah berkuasa sampai masa Raja Simpurusiang. Dengan asumsi 1 Raja masing-masing memiliki periode 25 tahun, maka ditemukanlah angka 1268 sebagai awal mula tahun kejadian Luwu. Angka 21 Januari kemudian dipilih sebagai Tanggal dan Bulan Jadi Luwu karena mengacu pada tanggal dan bulan yang bernilai sejarah dalam mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan RI. Tanggal dan bulan tersebut adalah waktu pemberian ultimatum kepada Tentara Sekutu sebelum pecahnya Perlawanan Semesta Rakyat Luwu (23 Januari 1946).

Demikianlah Hari Jadi Luwu ini kemudian ditetapkan melalui Perda pada tanggal 29 November 1994, dan kita mulai merayakan setiap tahunnya. Menurut Prof AS Achmad, Hari Jadi Luwu ini akan membantu kita untuk lebih mengenal akan diri kita sendiri dengan lebih baik, mengenal akan kenyataan yang menyelimuti Luwu, mengenai hakikat dan kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi. Peringatan Hari Jadi Luwu mengandung motivasi untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan di segala bidang. Dirgahayu Ke 747 Tana Luwu…

Profil Singkat Datu Luwu Ke 40

Andi Maradang Mackulau Opu Daeng Bau: Perjuangan Belum Selesai

Arengkalinga manekko tomaegae lilina Luwu, limpona Ware. Leleni ripammasena Allah taala Datue ri Luwu. Tennatiwi adatungenna, tennasellureng roalebbong alebirenna. Naiya selengngai silessurenna riasengnge Andi Maradang Mackulau Opu Daeng Bau.

Demikianlah prosesi pengumuman penasbihan Datu Luwu XL kepada Andi Maradang Mackulau pada akhir Desember 2012 lalu. Andi Maradang menggantikan kakaknya, Andi Luwu Opu Daengna Patiware Petta Mattinroe Ri Alebirenna, yang mangkat dua hari sebelumnya.

Di kalangan keluarga istana, Andi Maradang bukanlah orang asing. Ia merupakan putera dari Andi Mackulau Opu Daeng Parebba, anak kandung Andi Djemma dari perkawinan dengan istri pertamanya, Andi Kasirang. Namun karena kiprah dan sepak terjangnya lebih banyak dihabiskan di Jakarta dan Yogyakarta, maka masyarakat Palopo secara umum masih belum familiar dengan Datu Luwu yang berusia 56 tahun ini.

Datu Luwu XLAndi Maradang Mackulau Opu Daeng Bau’ lahir di Makassar pada tanggal 17 Desember 1957. Masa kecil beliau dihabiskan di Makassar dan Jakarta. Andi Maradang meniti jenjang pendidikan dasar di Makassar dan ketika menginjak Kelas 6, ia hijrah ke Jakarta. Ketika masih di Makassar, Andi Maradang mengisahkan bahwa dirinya sering disuruh orangtuanya untuk membawakan uang belanja kepada kakeknya, Andi Djemma. “Andi Djemma papoatae itu orangnya sangat sederhana. Di mana-mana, seorang Raja biasanya kaya raya, punya banyak harta, menguasai banyak tanah dan hidup dalam kemewahan. Tapi tidak dengan kakek saya (Andi Djemma). Dia tidak punya rumah. Almarhum hanya numpang di rumah mertuanya di Makassar”, kenang Andi Maradang.

Demikian pula dengan orangtua Andi Maradang. Ayahnya mewarisi sifat kakeknya yang memilih hidup sederhana. Baginya, kemuliaan tidak diukur dengan limpahan harta dan tahta. Oleh karena prinsip itulah maka Andi Maradang mengaku tidak disiapkan oleh orangtuanya untuk menjadi seorang ‘bangsawan’, lebih-lebih lagi untuk memangku jabatan Datu Luwu.

“Orangtua saya sangat moderat. Ia tidak membentuk kami menjadi bangsawan, birokrat apalagi berharap menjadi Datu di Luwu. Bahkan dalam urusan pernikahan-pun, kami dibebaskan untuk menikah dengan siapa saja. Beliau hanya menyaratkan untuk tidak berbeda agama. Jadilah saya mempersunting wanita Yogyakarta pada tahun 1983”, kata Andi Maradang.

Tahun 1969, ayahnya mengirim Andi Maradang ke Jakarta. Alasannya Baca lebih lanjut