1 atau 2…

Hampir setiap tema diskusi akhir-akhir ini mengangkat tentang 1 atau 2. Satu merujuk kepada pasangan Prabowo-Hatta, dua merujuk kepada Jokowi-JK. Empat sosok yang bertarung pada Pilpres ini seakan tak ada habisnya dibahas.

Galibnya proses pemilihan umum, bahasan tentang keempat sosok ini ada yang positif, dan ada yang negatif. Diskusi masyarakat seolah tak berbatas, dan tanpa norma yang jelas. Hal itu amat sangat nampak jika kita memelototi lini masa twitter maupun facebook. Cemooh dan sanjungan menjadi hal yang lumrah. Para netizen seakan menjelma menjadi ‘malaikat’ pencatat amal baik dan amal buruk. Kewenangan menjustifikasi benar-salah seolah-olah hanya milik pribadi. Aku benar, kamu salah. Pilihanku baik, pilihanmu buruk. Tak salah jika ada pameo yang mengatakan “Jangan berharap banyak jika memberi nasihat kepada dua jenis orang: orang yang sedang jatuh cinta dan simpatisan capres!”

Inilah potret masyarakat kita. Buah dari kebebasan berdemokrasi yang miskin etika. Kita layaknya kembali ke zaman kolonial, yang amat mudah diterpa muslihat ‘divede et impera’. Padahal, dari zaman kemerdekaan hingga akhir periode SBY, kita masih memegang teguh sila ketiga dari Pancasila.

Fenomena ini adalah euforia atas perkembangan teknologi dan mekarnya demokrasi. Ketika pemilu 2009, jumlah pengguna internet di Indonesia masih lebih sedikit dibandingkan jumlah netizen pada 2014. Itulah mengapa, perang ‘udara’ di dunia maya ketika pemilu 2009 tidak seriuh saat ini. Sekarang, para pegiat media sosial seakan terkena ‘serangan’ informasi yang amat banyak dari banyak sumber. Kita tak tahu lagi, yang mana fakta, dan mana yang sekadar hoax.

Lain lagi di jagad penyiaran televisi nasional. Dua stasiun televisi berita milik swasta kita sangat kental afiliasi politiknya. Satu merah, satu biru. Mirip di AS sana, ada yang demokrat, ada yang republikan. Dua stasiun ini berlomba-lomba menyiarkan aktifitas capres dan cawapres, dengan durasi waktu yang berbeda. Kita kemudian melihat fenomena ini sebagai ancaman atas kewibawaan pers nasional.

Sepintas, 1 dan 2 memang amat berbeda. Namun demikian, keempat-empatnya adalah putera terbaik bangsa ini. Capres pasangan 1 berlatar belakang militer yang memiliki karir gemilang, dengan cawapres berlatar pengusaha-teknokrat. Capres pasangan 2 berlatar belakang pengusaha dan kepala daerah beberapa kali, cawapresnya seorang pengusaha dan mantan wapres. Inilah kemudian mengapa debat mengenai siapa yang layak dan tak layak, seolah-olah makin sulit dijawab. Hal ini diafirmasi dengan hasil-hasil survey yang memperlihatkan kebingungan masyarakat untuk menentukan pilihannya. Masih banyak pemilih yang mengambang.

Hal itulah yang kemudian tampak diperlihatkan oleh Wali Kota Palopo. Ketika membuka sebuah event di Palopo City Market beberapa waktu lalu. Di sana, wali kota didaulat untuk memukul gong, pertanda dibukanya event tersebut. Mengawali pemukulan gong itu, wali kota sempat nyeletuk “tiga kali pukul, karena 1 dan 2 itu sama…”
Dum,,,dum,,,dum,,,

Pukulan tiga kali pada gong itu bukan berarti golput, saudara! Itu hanya isyarat bahwa  jika anda memilih 1 ataupun 2, toh kita masih saudara. Bukankah 1 + 2 sama dengan 3? Anda tambah Saya adalah Kita.

Selamat menjemput Ramadan dan presiden baru…

Iklan

Membedah Visi Ekonomi Cawalkot Palopo

surat suaraHampir di setiap pemilihan umum, visi ekonomi calon kepala daerah selalu menarik untuk dikaji. Visi ekonomi sangat penting, karena sektor ini bersinggungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Bukan hanya itu, konsep ekonomi yang ditawarkan para kandidat, akan menjadi acuan kebijakan bagi pelaku usaha. Visi ekonomi para calon Wali Kota Palopo sejatinya mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi Palopo dewasa ini. Dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 8,16 persen, hal itu tidak serta merta menjamin bahwa perekonomian kita berjalan ‘on the right track’. Dengan pertumbuhan yang relatif tinggi ini, ternyata persentase penduduk miskin masih berada pada level dua digit. Selain problem kemiskinan, masih terdapat beberapa pekerjaan rumah yang menunggu kepala daerah selanjutnya, pasca kepemimpinan Wali Kota Tenriadjeng.

Hal ini bisa dilihat dari indikator kinerja beberapa sektor yang mengalami penurunan. Sebutlah misalnya sektor Baca lebih lanjut

JK, “The Real President”!

Jangan memolitisasi statement Syafii Maarif, yang mengatakan Jusuf Kalla adalah The Real President! Jangan pula menjadikan statement itu sebagai angin lalu, tapi mari kita bicara tentang makna, karena kita toh mafhum bahwa Sang Buya bukan politikus, seperti caleg-caleg yang bisanya cuma berteori di sudut warung-warung kopi sana. Syafii Maarif mengaku berbicara dalam kapasitasnya sebagai seorang tua, yang agaknya malah tidak arif jika Bang Anas Urbaningrum tidak mau mendengar kata-kata orang tua kita itu.

Saya tidak kaget ketika koran-koran nasional, portal-portal berita sampai para blogger memberitakan tentang sebutan JK is The Real President! Kalau anda membaca opini Pak Syafii Maarif beberapa waktu lalu di Kompas, wacana itu sebenarnya telah tersirat. Memang, sadar atau tidak, peran Daeng Ucu’ (Jusuf Kalla) memang terasa lebih besar ketimbang Mas Bambang (SBY). Saya ndak tahu juga ukurannya apa, tapi mungkin karena Baca lebih lanjut

Head Hunter dan Parpol Baru

Pemilu legislatif tinggal menghitung bulan. Seiring dengan itu, parpol-parpol baru muncul ibarat jamur di musim hujan, yang dibibit orang pula. Tattale’, dan begitu banyak yang tumbuh. Booming dan seakan mengulang sejarah 1999. Seperti di 1999 lalu, hunting pengurus untuk menukangi parpol di tingkat lokal pun menjadi kewajiban untuk dilakukan. Alasannya sederhana, supaya bisa ikut pemilu 2009. Dan sadar atau tidak, hal ini membuka peluang lahirnya politikus baru di daerah.

Parpol baru, mau tidak mau menjadi head hunter dalam proses ini. Head hunter dalam konteks ini adalah pengurus pusat partai (yang baru), memiliki tugas untuk mencari pimpinan partai di tingkat daerah. Ada bagusnya Baca lebih lanjut

Media Politika

‘Pa’ Kumis dan Bu’ Krudung’ bikin seru Pilwalkot saja. Koran Palopo Pos, pada hari Senin mengabarkan Si Empunya gambar bakal menyiapkan tim advokasi untuk menggugat Pemkot jika menurunkan paksa gambar Pa’ Kumis. Lain lagi di Selasa. Calon “yang selalu berkata benar (YSBB)”, laporannya kandas lagi. Calon ini memang selalu berkata benar, makanya, di Panwaslu dia sudah melaporkan lima kali ‘pelanggaran’ calon ‘juru kunci’. Benar-benar berkata benar, atau benar-benar membuat seru Pilwalkot saja? Terserah anda, pembaca!


Sementara itu, calon ‘metal’, di Koran itu (pada hari yang sama dengan berita calon ‘YSBB’ di atas), dikabarkan bersilaturahmi (mungkin juga bersilat lidah) di masjid Al Awwabin. Bisa ditebak silaturahmi macam apalah itu. Yang jelas Koran itu memasukkan beritanya di kolom Pilkada. Sementara, di kolom sebelahnya, baliho si ‘juru kunci’ dirusak orang tak dikenal. Kerugian materil katanya, dan saya pikir, ini bukan indikasi Pilwalkot seru lagi, tapi bakal serem!

Saat ini, media menjadi bintang untuk para calon pemimpin kita. Alasannya, media menjadi begitu penting untuk kampanye. Bukan hanya mahasiswa komunikasi saja yang paham urgensi media untuk kampanye, namun politisi berijazah SD pun mahfum hal itu. Tak heran, order baliho dan spanduk dipercetakan, baju kaos (walaupun rada-rada tipis) di usaha konveksi, hingga koran Palopo Pos laris manis jadinya. Saya yakin, wartawan Koran Palopo Pos yang baru ber-ultah ini, pasti keteteran melayani sms undangan liputan kegiatan para players Pilwalkot. Saya ingat teori The Powerfull Effects-nya Elizabeth Noelle-Neuman (1973) yang membenarkan bahwa media massa sangat memiliki pengaruh di tengah masyarakat. Saya yakin, manajemen kampanye para calon walikota kita, pasti pula berusaha untuk menguasai teori ini.

Mau fakta tentang teori di atas? Kita semua pasti tahu, bahwa bukan lagi suatu rahasia, pariwisata Bali anjlok di 2002 karena publikasi buruk CNN mengenai terror bom di Pulau Dewata itu. Oleh karena berita Kompas pula yang mengatakan bahwa kita bangsa ‘boros’, makanya Presiden SBY menginstruksikan pejabatnya mengganti jasnya menjadi batik dan mengurangi AC pada saat rapat di kantor pemerintah. Artinya bahwa, sekali lagi, media memiliki pengaruh sangat signifikan, baik dalam hal menarik perhatian, menimbulkan minat, membuat keputusan dan hingga melakukan sebuah aksi. Media dapat mengantarkan kesuksesan kekuasaan dan di sisi lain pula mampu memperkosa (bahkan membunuh) kekuasaan seseorang. Olehnya itu, dalam konteks kampanye,core-nya adalah membangun image positif, dan komunikasi politik bermain pada ranah ini.

Adu Strategi

Baliho ‘juru kunci’ yang dirusak, dan adanya complain terhadap karikatur ‘pak kumis’, mengindikasikan betapa takutnya manajemen kampanye para calon untuk kehilangan peluang mengedukasi masyarakat. Dan sekaligus pula, penulis pikir, mendeskripsikan ketakutan calon satu terhadap atraktifnya gerak competitor lainnya. Wajar saja dalam sebuah kompetisi. Dan di sinilah ‘serunya’ Pilwalkot kita. Namun, bukan berarti keseruan itu, akan bermetamorfosis menjadi keseraman dan kesengsaraan. Mudahan saja tidak.

Untuk mencapai keefektifan komunikasi, hal yang perlu dipahami oleh manajemen kampanye adalah bahwa komunikasi adalah selling, not telling. Olehnya itu, kampanye bukan hanya sekadar menuliskan visi-misi di media, namun sejatinya memberikan nilai jual atau tawaran yang berkualitas dan memasarkan kehendak kita (visi-misi) itu kepada khalayak. Dengan demikian, diperlukan pemahaman internal tentang apa yang dijual (visi-misi), pemahaman tentang karakter dan harapan masyarakat (target), serta menganalisis kondisi kompetisi yang tengah berjalan. Dalam konteks ini, riset sejatinya tetap terus dilakukan. Bukan hanya pada saat survey awal popularitas untuk mengusung calon, namun pula harus ada follow up yang dilakukan secara sustainable dan obyektif, hingga 5 Mei mendatang.

Hal kedua yang sejatinya dipahami adalah komunikasi merupakan proses memperoleh persetujuan atau dukungan. Disini, hal yang ditekankan adalah kita telah mampu menjawab pertanyaan: Apakah pesannya sudah benar, tepat, jelas,dan cara penyampainnya sudah sesuai ruang, media dan waktunya? Dalam konteks ini, art menjadi sesuatu yang menjadi keniscayaan untuk di telaah. Diperlukan branding, disain identitas dan naming yang kreatif, tepat dan campaign oriented. Jadi baliho, leaflet, spanduk atau stiker tradisional dengan disain grafis yang seadanya, sejatinya ditinjau ulang. Harus eye catching. Di samping itu, tren kampanye dewasa ini pula adalah internet. Hybrid era, kampanye dunia nyata dan maya. Yang secara tidak langsung pula, paling tidak mampu mencuri perhatian kaum netters Palopo, walaupun keefektifannya masih dipertanyakan.

Calon ‘pak kumis’ membuat suatu diferensiasi dengan membuat karikatur. Plagiat dari ‘Si Kumis dan Si Kacamata’ waktu Pilgub lalu ini, menurut penulis mampu mencuri perhatian. Paling tidak, perhatian masyarakat itu tercermin dengan adanya kontroversi. Namun, bukan berarti saya bakal pilih ‘si kumis’. Visinya saya anggap biasa-biasa saja. Sebagai seorang muda, saya ingin visi yang mengadopsi strategi blue ocean , dan itu ada di calon ‘metal’. Tapi lagi-lagi saya ragu, calon ‘metal’ belum berpengalaman. ‘Juru Kunci’ bagaimana? Dia sudah berpengalaman, tapi tampaknya dia harus menjawab kritik mahasiswa-mahasiswa kita dulu. Lalu, dengan calon ‘YSBB’? Sama saja, dia harus menjawab dulu pertanyaan ‘juru kunci’ tentang isu “bage-bage barra’nya”?. Jadi, ibaratnya orang mau naik haji, seluruh utang sebaiknya dilunasi dulu, wudhu dulu sebelum shalat, atau klarifikasi dulu semua wacana-wacana public yang negative-negatif. Sehingga pencitraan positif dapat lebih mudah, dan kampanye berjalan efektif. Demikian pula, strategi komunikasi harus diadu secara elegan. Over promise under delivery, juga salah. Foto harus secantik aslinya, dalam artian pencitraan harus mendidik. Janji harus sesuai dengan kenyataan.

Negasi Teori

Sulit untuk membaca keefektifan komunikasi politik calon walikota kita, jika tidak ada riset yang dilakukan pra Pilwalkot 5 Mei mendatang. Olehnya itu, sulit pula untuk memprediksikan siapa yang bakal jadi looser atau siapa yang bakal menjadi winner. Media komunikasi kampanye, dalam teorinya di atas tadi, memutlakkan memberikan kemenangan pengaruh kepada siapa yang intensif melakukan proses komunikasi yang efektif. Namun, belajar dari Pilgub kemarin, ‘Sang Jenderal’ dan ‘Si Kumis’ -yang semua orang tahu menguasai media komunikasi- takluk di kota ini. Sehingga kita kemudian bertanya: Apakah ini memberikan justifikasi, bahwa politik memang ilmu yang tak terukur dan unpredictable? Kata iklan: May be yes, may be no. Teori komunikasi (dan mungkin pula teori pemasaran) bisa saja dibantahkan di area studi politik. Jadi, belum tentu jagoan kita-lah yang bakal pote-pote di panggung victory speech di bulan Mei mendatang. Makanya ikuti tradisi politisi-politisi kita, siapkanlah jauh-jauh hari kuasa hukum. Mungkin, ada peluang untuk banding di PT jika calon kita kalah, ya kan? Wallahu a’lam.