Opsal, Opu To Sappaile

Mungkin kita hanya mengenal Opsal atau Opu To Sappaile hanya sekadar nama pusat perbelanjaan dan sebagai salahsatu nama jalan protokol di Kota Palopo. Berangkat dari pesan Bung Karno untuk tidak melupakan sejarah, maka pada tempatnyalah kita lebih mengenal sosok Opu To Sappaile. Peran Opu To Sappaile dalam Perang Luwu sangatlah penting.

Opu To Sappaile sebenarnya bernama asli Andi Baso Lempulle. Ia lahir sekitar tahun 1870 dan merupakan putra dari Andi Tadda Opu Pabbicara Pawelae Ponjalae. Ketika perang 11 September 1905 berakhir, Andi Baso bebas dari tuntutan Belanda. Ia diangkat menjadi Opu Patunru sebagai penghormatan kerajaan terhadap ayahnya, Andi Tadda.

Dua tahun setelah pendudukan Belanda di Luwu, sekitar tahun 1908 ia melamar Datu Luwu, Andi Kambo Opu Daeng Risompa yang berkuasa sejak tahun 1901. Kala itu Andi Kambo telah menjanda.

Opu To Sappaile banyak berperan dalam perjuangan Haji Hasan. Beberapa orang mengatakan bahwa pemberontakan Haji Hasan terjadi akibat perintah Opu To Sappaike. Kegagalan yang dialami oleh Belanda dalam menangkap Haji Hasan, juga diakibatkan karena adanya pemberitahuan dari  Andi Baso Lempulle kepada  Haji Hasan sebelum Belanda melakukan penyerangan.

Semua kecurigaan Belanda atas peran Opu To Sappaile dalam membantu perlawanan Haji Hasan diperkuat dengan ditemukannya keris milik Datu Luwu yang digunakan oleh Haji Hasan. Karenanya, setelah Haji Hasan meninggal di penjara Palopo, Andi Baso Lempulle kemudian dipanggil menghadap Assistant Resident Boer. Saat menghadap, ia lalu ditanya tentang kebenaran keris milik Datu Luwu yang dipakai oleh Haji Hasan dalam pemberontakannya melawan Belanda.

Tanpa berbelit-belit, Andi Baso Lemppulle pun membenarkan ucapan Boer. Saat Boer bertanya mengenai mengapa keris itu berada di tangan Haji Hasan, Opu Tosappaile  kembali menjawab dengan tenang. Ia  mengatakan bahwa sebelum belanda datang ke Luwu, keris itu memang biasa dipinjam Haji Hasan.

Berbagai pertanyaan dan tudingan terus diajukan kepada Andi Baso Lempulle untuk untuk menyudutkannya. Di antaranya juga tentang tuduhan bahwa perang Topoka dan Pemberontakan Pong Simpin adalah dibawa komando Opu To Sappaile. Namun semua pertanyaan dan tudingan tersebut berhasil dijawab dengan tepat dan tenang. Karenanya, Boer tak dapat memasukkan Opu Tosappaile ke penjara sebagai orang bersalah.

Akan tetapi, akibat hasutan dan fitnah orang-orang yang iri hati kepadanya , maka ia pun harus rela menjalani pembuangan. Para pengkhianat tersebut menyatakan kepada Boer, bahwa Opu To Sappaile adalah orang yang pandai bicara. Dan jika hanya ditanya dengan berbagai tuduhan, ia pasti mampu menjawabnya dengan baik. Dengan jawaban dan cara menjawab yang tenang, maka ia pasti tidak dapat disalahkan. Karenanya, Andi Baso Lemppulle tidak usah diperiksa, sebab selama ini banyak orang yang melihat bahwa Opu To Sappaile selalu bertemu dengan Haji Hasan di muka mesjid jika selesai salat Magrib atau Isa.

Sekitar tahun 1915, atas hasutan para pengkhianat, Andi Baso Lempulle Opu To Sappaile kemudian dijatuhi hukuman pembuangan ke Jawa bersama beberapa pejuang lainnya oleh Belanda. Pembuangan itu terjadi pada tahun kisaran tahun 1910-1918. Adapun mereka yang dibuang ketika itu antara lain adalah Andi Baso Lemppulle, Andi Mangile Palempang  Suli (anak Opu To Sappaile), Andi Jusuf Opu Tosibenggareng, Andi Renreng Opu Toppemanu (anak Opu To Sappile), Opu Tomusu, Lopi Pong Timbang, Sempo, Pong Simpin, Opu To Parombeang, Opu Tolane, Andi Pandangai Opu Daeng Tallesang.

Di antara mereka yang dibuang tersebut, beberapa diantaranya masih dapat kembali ke Luwu, seperti Andi Yusuf Opu Tosibenggareng, Andi Pandangai Opu Daeng Tallesang dan Sempo. Dalam pembuangannya  tersebut Opu Tosappaile sempat menikah dengan wanita suku Jawa dan Mempunyai keturunan.

Iklan

Palopo & Jejak Asa di Kota Harapan

Titik Kilometer 0 Kota PalopoSejak kapan Kota Palopo lahir? Secara administratif, Palopo menjadi kota otonom sejak 2002. Ia menjadi anak kandung semangat otonomi daerah yang menjadi turunan orde reformasi. Namun, jangan salah. Eksistensi Palopo sebagai sebuah kota ternyata sudah ada sejak dahulu kala.

Belum ada penelitian dan seminar yang mengkaji mengenai tanggal pasti kejadian Kota Palopo. Tetapi dari berbagai sumber, dapat kita baca bahwa ternyata sejarah kota ini telah berjalan dengan begitu panjang. M Irfan Mahmud (2003) bahkan menulis bahwa Palopo merupakan sebuah situs kota kuno. Palopo dipilih untuk dikembangkan menjadi ibu kota kerajaan Luwu menggantikan Amassangan di Malangke setelah Islam diterima di Luwu pada abad XVII.

Sejauh ini, perpindahan ibu kota kerajaan Luwu dari Malangke ke Palopo diyakini berawal dari perang saudara yang melibatkan 2 putera mahkota saat itu. Perang ini dikenal dengan Perang Utara-Selatan. Setelah terjadinya perdamaian, maka ibu kota dipindahkan di antara wilayah utara dan selatan Kerajaan Luwu. Harapannya, pusat pemerintahan berada di tengah-tengah antara utara dan selatan. Tidak terlalu jauh dalam jangkauan orang-orang selatan, dan mengajak agar orang-orang utara membuka diri terhadap orang selatan. Inilah kemudian yang kita sebut sebagai kota harapan. Tanpa kita sadari bahwa ternyata Palopo dibangun dengan impian dan harapan-harapan besar. Harapan agar perdamaian di Tana Luwu dapat senantiasa lestari. Harapan agar warga Tana Luwu segera pulih kehidupan ekonominya—pasca perang saudara yang berlangsung beberapa tahun. Dan harapan agar di Palopo, pemerintahan berjalan normal kembali, tanpa adanya dualisme kepemimpinan Datu Luwu kala itu.

Perkembangan Awal
Sebagai kota harapan, maka dibangunlah monumen yang menjadi ikon Kota Palopo hingga kini, yakni Masjid Jami Tua. Kota dilengkapi dengan alun-alun di depan istana, dan dibuka pula pasar sebagai pusat ekonomi masyarakat. Lalebbata menjadi pusat kota kala itu. Dalam kajian M. Irfan Mahmud, pusat kota ini melingkar seluas kurang lebih 10 ha, yang meliputi kampung Amassangan dan Malimongan.

Dalam perkembangannya, maka perlahan-lahan Palopo meluaskan wilayahnya dengan terbukanya kluster kampung tingkat kedua, yakni Surutanga. Luasan wilayah kluster kedua ini sekitar 18 ha, dan diyakini dulunya menjadi pemukiman rakyat dengan aktifitas sosial-ekonomi yang intensif. Menurut penelitian, diduga bahwa Kampung Surutanga ini dihuni hampir semua golongan rakyat. Dengan lokasi yang dekat dengan pantai dan areal persawahan, maka sebagian besar masyarakat Surutanga saat itu bekerja sebagai nelayan dan petani. Pada kontek awal perkembangan Palopo ini, batas kota diyakini berada melingkar antara makam Jera’ Surutanga di selatan, makam Malimongan di sisi barat, dan makam raja Lokkoe di utara Sungai Boting.

Perkembangan Palopo kemudian dilanjutkan dengan tumbuhnya Kampung Benturu  sebagai kluster tingkat ketiga seluas 5 ha. Pemukiman Benturu kala itu dilingkungi benteng pertahanan yang terbuat dari tanah menyerupai parit. Tinggi rata-rata dinding  benteng 2 meter dan lebar rata-rata 7 meter. Panjang benteng tidak kurang 5 kilometer menghadap pantai. Benteng ini disebut Benteng Tompotikka, yang bermakna “tempat matahari terbit”. Lokasi benteng ini diyakini berada di sekitar Kompleks Perumahan Beringin Jaya. Kala itu, dalam areal benteng ini terdapat jalan setapak sepanjang 1500 meter yang membujur timur-barat. Namun demikian, Kampung Benturu ini diyakini tidak sezaman dengan Surutanga dan Lalebbata. Benteng diperkirakan dibangun pada abad XIX untuk persiapan menghadapi Belanda.

Palopo Masa Kolonial
Dalam catatan Gubernur Celebes tahun 1888, DF Van Braam Morris, pada saat itu di Palopo ada sekitar 21 kampung dengan jumlah bangunan rumah sebanyak 507 buah. Di era itu, Tappong menjadi wilayah paling padat dengan 100 rumah, lalu Ponjalae 70 rumah dan Amassangan 60 rumah. Total penduduk Palopo kala itu ditaksir sebanyak 10.140 jiwa. Jumlah ini belum termasuk penduduk di wilayah Pulau Libukang yang mencapai 400 jiwa. Keduapuluh satu kampung tersebut adalah: Tappong, Mangarabombang, Ponjalae, Campae, Bonee, Parumpange, Amassangan, Surutanga, Pajalesang, Bola sadae, Batupasi, Benturu, Tompotikka, Warue, Songka, Penggoli, Luminda, Kampungberu, Balandai, Ladiadia dan Rampoang.

Dari catatan Morris ini, bisa ditarik kesimpulan sederhana bahwa saat itu memang Palopo sudah memperlihatkan sebuah ciri masyarakat urban. Hal itu ditandai dengan pemusatan penduduk yang lebih intensif dibandingkan daerah lain di wilayah Kerajaan Luwu. Menurut M. Irfan Mahmud, masyarakat dari Toraja dan Luwu bagian utara mulai menghuni Kota Palopo dengan menempati lahan bekas makam di Luminda dan separuh lahan persawahan sebagai kelanjutan pemukiman di tepi Sungai Boting. Kedatangan atau migrasi masyarakat Toraja dan Luwu bagian utara ini tentu didorong oleh sebuah harapan. Bagi mereka, selain menjadi bantuan untuk pertahanan militer kerajaan Luwu, Palopo juga dianggap lebih memberi harapan atas kehidupan yang lebih baik atas diri mereka.

Ciri masyarakat urban ini ditegaskan lagi dengan terbangunnya infrastruktur pada masa kolonial. Belanda mulai membangun Palopo pada tahun 1920. Oleh pemerintah colonial, alun-alun kerajaan dibanguni pasar dan rumah jabatan pegawai Belanda. Istana Datu Luwu yang terbuat dari kayu dirombak dan digantikan dengan bangunan berarsitektur Eropa. Didirikan pula sekolah, asrama militer, rumah sakit dan gereja di sisi barat istana. Selain itu, pembangunan pelabuhan dan gudang di bagian timur merangsang tumbuhnya pemukiman baru. Banyak lahan rawa pantai diubah menjadi pemukiman. Demikian pula di bagian barat, yang mana lahan persawahan mulai beralih fungsi menjadi pemukiman. Daerah-daerah tersebut antara lain adalah Sempowae, Dangerakko, Pajalesang dan Boting.

Demikianlah kemudian, perkembangan Palopo mengalami pasangsurut akibat insiden 23 Januari 1946 dan pemberontakan DI/TII. Pembangunan kembali bergairah ketika Abdullah Suara menjabat Bupati Luwu kala itu. Ia membangun banyak infrastruktur seperti Masjid Agung Luwu-Palopo, kantor Bupati Luwu (yang habis terbakar akibat rusuh pilkada beberapa waktu lalu), rumah jabatan Bupati (Saokotae), hingga Pesantren Modern Datok Sulaiman. Hal ini menjadikan Palopo sebagai ibu kota Kabupaten Luwu mulai menjadi mercusuar ekonomi di utara Sulawesi Selatan. Perlahan tapi pasti, peningkatan status Kota Administratif (kotif) kemudian disandang di 4 Juli 1986. Dan pada 2002 resmi ditingkatkan statusnya menjadi kota otonom. Bersamaan dengan perjuangan peningkatan status, para founding fathers dan masyarakat Palopo juga menggantungkan harapan atas status baru tersebut.

Tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Palopo mencapai 8, 8 persen. Dengan pertumbuhan yang cukup tinggi ini, Palopo tetap menjadi harapan dari warganya atas kesejahteraan yang lebih baik. Harapan ini tentu bukanlah harapan kosong belaka. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Palopo tercatat sebagai yang terbaik ketiga di Sulawesi Selatan. Hal ini kemudian mengonfirmasi apa yang sejak dahulu kala dikatakan oleh orang tua kita. Inilah doktrin “wanua mappatuwo”. Palopo dan Tana Luwu pada umumnya adalah kota tempat menggantungkan optimisme dan harapan…